Infografis
Suara.com - Indonesia Corruption Watch atau ICW menemukan sejumlah laporan warga di berbagai daerah yang mengungkapkan bahwa banyak kesalahan data penerima bantuan sosial selama pandemi Covid-19.
Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi ICW, Dewi Anggraini mengatakan temuan itu didapatkan langsung dari warga yang dikumpulkan oleh 11 mitra ICW di berbagai daerah.
"Informasi yang kami temukan dalam pemantauan dengan 11 mitra ICW di daerah, nah hal yang paling sering ditemukan dan dikeluhkan langsung oleh warga adalah terkait data jadi mereka sudah mengecek bahwa mereka seharusnya menerima bansos tetapi tidak menerima," kata Dewi dalam Diskusi Publik: Menyelisik Anggaran Penanganan Covid-19 dan Upaya Pencegahan Korupsinya, Jumat (6/11/2020).
Dewi menyebut hal tersebut diakibatkan oleh banyaknya penerima bansos yang berhak namun tidak tercatat di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
Baca Juga: Monkey Forest Ubud Kembali Dibuka
"Jadi hal seperti pendataan DTKS dan non-DTKS yang tidak muthakhir atau tidak update," jelasnya.
Selain itu, ICW juga menemukan adanya pungutan liar oleh oknum pengurus wilayah yang terjadi di Jakarta.
"Pungutan liar ini bahkan terjadi di Jakarta, ditemukan ada pelapor yang mengatakan RT/RW meminta uang Rp 10 ribu kalau penerima bansos ini menerima bansos dari pemerintah setengahnya, kalau mau diterima full penerima bansos harus membayar Rp 20 ribu," ungkap Dewi.
Oleh sebab itu, ICW meminta pemerintah baik pusat maupun daerah untuk transparan dengan anggaran yang digunakan baik untuk penanganan kesehatan maupun pemulihan ekonomi akibat Covid-19.
"Bagaimana publik mau membantu mengawasi anggaran sehingga tak terjadi penyelewengan kalau tidak diinformasikan dengan detail," pungkas Dewi.
Baca Juga: Pemerintah Tak Mau Lockdown Seperti Eropa Akibat Gelombang Kedua Corona
