Infografis
Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun angkat bicara soal kabar diberikannya tanda kehormatan Bintang Mahaputera oleh Presiden Joko Widodo kepada Gatot Nurmantyo.
Menurut Refly, pemberian tanda kehormatan kepada tokoh-tokoh yang vokal mengkritik pemerintahan bisa jadi sebagai upaya 'menjinakkan' mereka.
Ia mempertanyakan mengapa Gatot Nurmantyo dianugerahi tanda kehormatan itu di Hari Pahlawan, sementara belum ada sejarah pemberian gelar kehormatan selain gelar kepahlawanan di tanggal 10 November.
"Kalau ini bukan sebuah kebiasaan di bulan November, pemberian tanda jasa, maka bisa jadi dalam rangka untuk 'menjinakkan' mereka-mereka yang memang sering menyampaikan kritik yang luar biasa," kata Refly dilansir dari tayangan YouTube-nya yang berjudul "Gatot Nurmantyo di Persimpangan!!", Kamis (5/11/2020).
Ia menilai pemberian Bintang Mahaputera ke Gatot Nurmantyo tak lepas dari keterlibatan organisasi yang dinaungi bersamanya yaitu KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia).
Refly menilai, keberadaan Gatot dan KAMI cukup diperhitungkan pemerintah.
"Sebuah organisasi kalau dia melakukan kegiatan dan sering dihadang, maka organisasi tersebut sangat diperhitungkan. Apalagi, saat ini konteksnya tidak ada pemipu atau pilpres. Tapi terbukti deklarasi yang dihadiri Gatot sering dihadang, bahkan 4 pentolan KAMI ditangkap," ujar Refly.
Di tengah situasi itu kemudian pemerintah memberikan Bintang Mahaputera kepada Gatot yang membuat kecurigaan Refly bertambah.
"Tiba-tiba pemerintah ingin memberi bintang jasa kepada Gatot Nurmantyo. Kalau pakai nalar Prof Mahfud MD, ya karena memang sudah haknya. Tapi tetap saja nuansa 'menjinakkan' itu tetap ada," tukas Refly.
Baca Juga: Prediksi Pilpres 2024 Menurut Rocky Gerung; Airlangga Capres, Jokowi Wapres
Kendati demikian, Refly yang juga menjadi deklarator KAMI itu tak akan menghalangi jika Gatot akan menerima jasa kehormatan dari pemerintah.
