Infografis
Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta enggan mengerjakan proyek revitalisasi trotoar yang sudah direncanakan tahun ini. Pemprov lebih memilih untuk menggarap pekerjaan pembanguan jalan layang atau fly over.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Hari Nugroho mengatakan pihaknya enggan membangun trotoar karena masalah merosotnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD. Awalnya ia bakal menerima anggaran Rp4,1 triliun untuk sejumlah proyek, namun jadi turun hingga Rp1,3 triliun.
Imbasnya banyak rencana proyek yang harus ditiadakan. Mulai dari trotoar hingga jembatan harus ditunda pengerjaannya.
"Dari Rp4,1 triliun (turun) jadi Rp1,3 triliun untuk Dinas Bina Marga.Proyek-proyek dinolkan, skywalk dinolkan, trotoar dinolkan, buat jembatan dinolkan," ujar Hari saat dikonfirmasi, Rabu (4/11/2020).
Baca Juga: Blak-blakan! Anies Beberkan 3 Pemicu yang Bikin Jakarta Sering Kebanjiran
Meski APBD Merosot, Pemprov DKI juga mendapatkan suntikan dana lewat pinjaman program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 12,5 triliun yang diberikan secara bertahap sampai tahun 2021.
Dinas Bina Marga sendiri juga kecipratan uang tersebut untuk tahun 2020 dan 2021 senilai Rp835 miliar. Namun uang ini hanya digunakan untuk memuluskan pengerjaan tiga jalan layang atau fly over dan satu underpass.
"Dana PEN untuk menyelesaikan proyek multiyears, tiga flyover dan satu underpass. Mudah-mudahan tiga flyover di Tanjung Barat, Lenteng Agung, dan Cakung selesai Desember," jelasnya.
Sementara untuk APBD Rp1,3 triliun yang dialokasikan ke Bina Marga disebutnya hanya untuk pengerjaan yang bersifat operasional. Mulai dari pemeliharaan, gaji satuan tugas (Satgas), hingga perbaikan jalan berlubang.
"Fokusnya untuk operasional dan nambal-nambal jalan pakai cold mix. Lainnya enggak ada," tuturnya.
Baca Juga: Tiga Sumber Tantangan Jakarta Selama Musim Hujan Versi Anies
Diketahui, pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2020 ditetapkan merosot hingga ke angka Rp63,23 triliun. APBD 2020 DKI awalnya ditetapkan Rp87,95 triliun.
Hal ini disampaikan Anies dalam rapat paripurna pandangan gubernur terkait Raperda perubahan APBD DKI Tahun Anggaran 2020. Pemerosotan anggaran ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang membuat pendapatan daerah menurun drastis.
"APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2020 yang semula direncanakan sebesar Rp87,95 triliun mengalami penyesuaian menjadi Rp63,23 triliun," ujar Anies di gedung DPRD DKI, Jakarta, Selasa (3/11/2020).
Anies menjelaskan, ada rencana perubahan pendapatan daerah yang turun dari Rp25,12 triliun jadi Rp57,06 triliun. Padahal target awal asalah Rp82,19 triliun.
Kemerosotan pendapatan daerah ini disebabkan oleh selisih penurunan pajak daerah sebesar Rp17,69 triliun. Karena memerosotan pendapatan, rencana belanja daerah juga diturunkan.
"Sampai akhir bulan Juni 2020, belanja daerah telah terealisasi sampai Rp19,86 triliun atau 24,95 persen dari total belanja daerah Rp79,61 triliun. Realisasi tersebut berasal dari Belanja Tidak Langsung sebesar 32,46 persen dan belanja langsung sebesar 19,15 persen," jelas Anies.
