Infografis
Suara.com - Dengan meningkatnya jumlah pencoblos secara tidak langsung dan kian dalamnya jurang politik, mungkin akan butuh waktu lebih lama untuk bisa konfirmasi hasil pemilu di Amerika Serikat.
Hasil pemilihan umum di Amerika Serikat biasanya keluar pada malam hari setelah pemilu, diikuti dengan pidato konsesi dari kandidat yang kalah pada dini harinya.
Namun tahun ini, tradisi ini kemungkinan akan berubah. Dengan rekor jumlah orang yang memberikan suara lewat surat karena khawatir tertular wabah COVID-19, proses penghitungan surat suara bisa jadi membutuhkan waktu yang lebih lama, bisa mulur berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu setelah 3 November.
Selain kemungkinan mundurnya proses ini, sejumlah pihak dari Partai Republik juga telah mempertanyakan kredibilitas pemungutan suara lewat pos. Keadaan juga kian rumit dengan adanya ucapan Presiden Trump yang berulang kali berkomitmen untuk tidak menerima hasil pemilu.
Baca Juga: Dampak Pemilu AS, Seberapa Besar Indonesia Diuntungkan?
Berikut yang perlu diketahui tentang proses pemilu AS 2020 beserta potensi hambatannya.
Pemilu lewat surat memperlambat proses
Di tengah pandemi virus corona, dalam pemilihan umum presiden 2020 hampir 60 juta warga Amerika telah memberikan suara mereka melalui surat, demikian menurut laman US Elections Project milik Universitas Florida.
Di negara-negara bagian Colorado, Oregon, Washington, Utah, dan Hawaii, proses ini seharusnya tidak menjadi masalah, karena para pemilih dan pejabat pemilihan telah terbiasa berurusan dengan pemungutan suara melalui surat. Namun di negara bagian lain, yang telah mempermudah pemungutan suara melalui surat sejak Maret, proses ini dapat memakan waktu satu hari atau lebih untuk menghitung surat suara.
Ini utamanya berlaku bagi negara bagian yang tidak dapat membuka surat suara yang telah dicoblos dan dikirim kembali hingga hari pemilihan, termasuk negara bagian Wisconsin dan Pennsylvania.
Baca Juga: Meningkatnya Partisipasi Warga Muslim AS dalam Pemilihan Presiden 2020
Selama pemilihan pendahuluan setelah 17 Maret, analisis Washington Post menunjukkan, negara-negara bagian perlu waktu rata-rata 4 hari untuk melaporkan hasil yang hampir lengkap. Akan tetapi Edie Goldenberg, profesor kebijakan publik dan ilmu politik di Universitas Michigan tidak begitu khawatir akan hal ini.
“Satu hal yang ingin saya katakan tentang manajer pemilu negara ini, para administratornya, adalah bahwa mereka sangat, sangat berdedikasi,” ujar Goldenberg.
“Mereka telah bekerja sangat keras untuk mempersiapkan pemilu ini. Jadi, menurut saya, kesulitan yang kita lihat terjadi di sejumlah pemilihan pendahuluan, banyak di antaranya telah diatasi.”
Dalam pemilihan umum presiden November 2020, negara-negara bagian di AS akan memproses lebih banyak surat suara dibandingkan dengan saat pemilihan pendahuluan. Beberapa negara bagian, termasuk negara bagian penting seperti Pennsylvania dan Carolina Utara telah memperpanjang tenggat waktu penerimaan surat suara.
Negara bagian ini akan menerima surat suara dengan cap pos pada hari pemilihan. Bahkan untuk negara bagian yang memang mengharuskan surat suara diterima pada hari pemilihan, bisa memakan waktu seminggu untuk menghitung semua surat yang masuk. “Agak sulit untuk mengetahui bagaimana prediksinya,” kata Goldenberg kepada DW.
“Beberapa negara bagian akan berada dalam posisi yang sangat baik untuk mengetahui di mana posisi mereka sehubungan dengan pemungutan suara, bahkan pada malam pemilihan. Tapi kebanyakan negara bagian tidak demikian.”
Ragukan keabsahan surat suara? Menjelang pemilu 2020, Presiden Trump dan anggota Partai Republik lainnya mempertanyakan kredibilitas pemungutan suara lewat pos, meskipun menurut analisis The New York Times kasus penipuan pemungutan suara melalui surat sangat jarang terjadi. Presiden sendiri memberikan suara melalui surat, termasuk dalam pemilihan paruh waktu terbaru dan pemilihan pendahuluan Florida tahun ini.
Presiden tampaknya “prihatin dengan negara bagian tertentu yang secara otomatis mengirimkan surat suara ke setiap pemilih yang terdaftar,” ujar Penjabat Wakil Sekretaris Departemen Keamanan Dalam Negeri, Ken Cuccinelli, kepada DW's Conflict Zone.
Pemberian suara melalui pos tidak akan menguntungkan satu pihak tertentu. Faktanya, Profesor Goldenberg dari Universitas Michigan mengatakan, para pendukung Partai Republik lebih cenderung memilih dengan cara ini.
Namun, ada laporan yang beredar baru-baru ini, lebih sedikit pemilih Partai Republik yang memilih lewat pos bila dibandingkan dengan para pendukung Partai Demokrat. Di antara pemilih AS yang berencana untuk memberikan suara, 60% mengatakan akan melakukannya secara langsung (80% adalah pendukung Partai Republik dan 40% pendukung Demokrat), sementara 40% lainnya mengatakan akan memberikan suara mereka lewat pos, menurut Brookings Institution.
Perbedaan dalam cara pendukung Demokrat dan Republik berencana memberikan suara kemungkinan akan berarti bahwa hasil yang dilaporkan dari pemungutan suara secara langsung akan condong ke Republik.
Sedangkan hasil berikutnya dari perhitungan surat suara lewat pos akan condong ke Demokrat. Sarat pertanyaan terkait konstitusi Lebih dari 400 kasus hukum tentang pemilu tahun ini telah diajukan dan kedua pihak yang bertanding telah mengumpulkan tim hukum mereka menjelang pemilu.
Sebagian besar tuntutan hukum terkait penyelenggaraan pemilu akan diputuskan di pengadilan negara bagian, menurut Bruce Ackerman, ahli konstitusi dan profesor hukum di Yale Law School. Ackerman dan ahli lain percaya bahwa kecil kemungkinan akan terjadi kasus ketika Mahkamah Agung harus memutuskan hasil pilpres Bush vs Gore seperti yang terjadi tahun 2000 lalu.
Jika tidak ada kandidat yang memperoleh mayoritas suara elektoral karena perselisihan yang belum terselesaikan di negara bagian tertentu, Dewan Perwakilan Rakyat yang baru terpilih akan memutuskan siapa yang akan menjadi presiden paling lambat 6 Januari, sebagaimana yang ditetapkan dalam Konstitusi AS.
Namun keadaan ini terakhir kali ini terjadi pada abad ke-19. Jika tidak ada presiden yang diputuskan pada hari pelantikan pada 20 Januari, akan ada orang yang menjadi penjabat presiden. Orang tersebut bisa berupa wakil presiden yang telah terpilih atau Ketua DPR.
Namun ini juga tergantung pada apakah senat telah berhasil memilih wakil presiden sebelum Januari 20. Kemungkinan lain yang juga bisa terjadi adalah Trump menolak untuk menerima hasil pemilu jika dia kalah. Menanggapi komentar Trump pada bulan September yang menyatakan bahwa "Kita lihat nanti apa yang terjadi," para senator dengan suara bulat mengeluarkan resolusi yang menjamin berlangsungnya transisi kekuasaan secara damai. Banyak pengamat berharap bahwa hasil pemilu akan cukup jelas.
“Saya secara umum optimis bahwa kita akan membuat hal ini berhasil karena minat pada pemilu sangat tinggi,” pungkas Goldenberg. Ed.: ae/as
