Infografis
Suara.com - Penguasaan TNI di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua dicurigai berhubungan dengan perusahaan tambang.
Menanggapi itu, Kepala Penerangan Kogabwilhan III Kolonel CZI IGN Suriastawa mengatakan tidak ada perintah dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membantu perusahaan tambang.
Suriastawa menegaskan, pasukan TNI memiliki tugas untuk mengamankan masyarakat di suatu wilayah yang mendapat tekanan dari ancaman separatis bersenjata.
Terlebih, hal tersebut tertuang dalam surat tugas yang diterima oleh pihaknya dari Jokowi.
Baca Juga: Duduki SD dan SMP di Papua Sebagai Markas, TNI: Memang Sudah Tak Dipakai
"Setahu saya sih surat perintahnya dari presiden tidak ada begitu. Perintah ke kita itu adalah mengatasi separatis yang dilaksanakan oleh KKSB saat terjadi pembantaian karyawan Astaka Karya, dasarnya itu," kata Suriastawa saat dihubungi Suara.com, Selasa (3/11/2020).
Suriastawa pun membantah kalau keberadaan TNI di Hitadipa seolah-olah untuk membantu pembukaan lahan bagi perusahaan tambang.
Ia menegaskan, pasukan TNI yang dikirimkan ke daerah tersebut sama sekali tidak berurusan dengan tambang.
"TNI itu enggak tahu tambang, opo tambang itu taunya perang. Yang jelas tahunya di sana setiap hari kita kejar KKSB, kejar OPM," ujarnya.
Sebelumnya, anggota Tim Kemanusiaan untuk Papua, Ambrosius Mulait menduga hadirnya anggota TNI dalam jumlah banyak di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua tidak terlepas dari kepentingan pembangunan perusahaan tambang.
Baca Juga: Komnas HAM Sebut Nama Terduga Pembunuh Pendeta Yeremia, Kenapa TGPF Tidak?
Pola tersebut biasa dilakukan ketika sebuah perusahaan besar yang hendak mengosongkan lahan.
Ambrosius menuturkan, pasukan TNI mulai menduduki Hitadipa pasca adanya penembakan Pendeta Yeremias Sanambani pada September 2020.
Akibat penembakan itu, mayoritas warga setempat memilih untuk melarikan diri lantaran trauma melihat tindakan anggota TNI.
"Terakhir saya dapat informasi itu rakyat semua sudah mengungsi, mengamankan diri dari kampung Hitadipa karena trauma," tutur Ambrosius di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020).
Pola mengosongkan sebuah wilayah dengan mengandalkan kekuatan anggota TNI bukan menjadi hal asing baginya.
Sebab, metode semacam itu sempat terjadi di wilayah lain lantaran adanya perusahaan tambang yang hendak masuk.
"Jadi kecurigaan kami itu selain dari operasi yang dilakukan itu modelnya hampir sama kasus yang di Timika, juga sama di kampung Banti itu rakyat yang punya tanah itu semua digusur," katanya.
"Jadi aparat yang disuruh melakukan kontak senjata dan penyisiran sehingga rakyat semua mengungsi ke kota Timika," tambahnya.
Ambrosius pun mendapatkan informasi kalau adanya perusahaan tambang yang juga akan masuk ke Intan Jaya, Papua.
"Hal yang sama terjadi di Intan Jaya dan basis yang mau bangun salah perusahaan besar itu ada perusahaan tambang wilayahnya itu termasuk di Intan Jaya," ujarnya.
"Jadi proses penembakan ini tidak terlepas dari kepentingan salah satu perusahaan yang mau masuk di wilayah itu juga."
