PKS: UU Cipta Kerja Barang Cacat, Tak Semestinya Diberikan untuk Rakyat

Selasa, 03 November 2020 | 13:50 WIB
PKS: UU Cipta Kerja Barang Cacat, Tak Semestinya Diberikan untuk Rakyat
Presiden Jokowi. (YouTube/Sekretariat Presiden)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraski PKS, Bukhori Yusuf memandang Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru diteken Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai produk cacat. Hal itu tidak terlepas dari kesalahan yang masih ditemukan pada naskah resmi berjumlah 1.187 halaman.

Selain kesalahan, kata Bukhori, macam-macam bentuk ubahan mulai dari di tangan DPR hingha dikirim ke pemerintah menambah kecatatan produk undang-undang tersebut. Ia mempertanyakan mengapa kemudian pemerintah memaksakan produk UU Cipta Kerja yang cacat diteken.

"Sebelumnya, Kemensetneg secara sepihak telah mengubah UU yang semestinya sudah tidak boleh diubah karena bukan kewenangannya. Lalu, apa UU ini akan diubah lagi setelah diteken? Tidak semestinya barang cacat diberikan untuk rakyat, bukan?" kata Bukhori dalam keterangannya, Selasa (3/11/2020).

Bukhori mengatakan proses UU Cipta Kerja tidak lepas dari unsur gegabah. Mengingat, masih ditemukannya kejanggalan di dalam UU yang kadung diteken Jokowi tersebut.

Ia menjelaskan salah sagu kejanggalan terdapar di halaman 6 UU Cipta Kerja pada Pasal 6. Di mana semestinya merujuk pada Pasal 5 ayat (1) sebagaimana dinyatakan dalam redaksionalnya.

Kejanggalan dalam pasal UU Cipta Kerja. (Tangkapan layar salinan UU Cipta Kerja)
Kejanggalan dalam pasal UU Cipta Kerja. (Tangkapan layar salinan UU Cipta Kerja)

"Namun, rujukan sebagaimana dimaksud di Pasal 6 tidak ada karena di Pasal 5 tidak memiliki ayat sama sekali. Lantas, maksudnya merujuk ke mana?" tanya Bukhori.

Pasal Janggal 

Fraksi PKS DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam naskah Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja berjumlah 1.187 halaman yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo pada Senin (2/11/2020). Salah satu temuan mereke disampaikan melalui akun Twitter @FPKSDPRRI.

Dalam cuitannya, naskah yang baru diunduh pada malam hari dan dibaca waktu subuh itu sudah ditemukan kejanggalan. Fraksi PKS mempertanyakan isi pasal di halaman 6 yang menurutnya tidak terdapat pasal rujukan.

Baca Juga: Sah Diteken Jokowi, Daftar Lengkap Pasal-Pasal Janggal UU Cipta Kerja

Adapun yang mereka tandakan ialah isi Pasal 6 di Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI