Infografis
Suara.com - Fraksi PKS DPR RI menemukan sejumlah kejanggalan dalam naskah Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja berjumlah 1.187 halaman yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo, Senin (2/11/2020) kemarin.
Kejanggalan itu dibeberkan melalui akun Twitter @FPKSDPRRI.
Dalam cuitannya, naskah yang baru diunduh pada malam hari dan dibaca waktu subuh itu sudah ditemukan kejanggalan. Fraksi PKS mempertanyakan isi pasal di halaman 6 yang menurutnya tidak terdapat pasal rujukan.
Adapun yang mereka tandakan ialah isi Pasal 6 di Bab III Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha.
Baca Juga: Jokowi Teken UU Cipta Kerja, Buruh KASBI: Rezim Anti Rakyat!
"DI MALAM HARI UU Cipta Kerja di unduh dari sini https://t.co/qjRM6Ow3P2. SUBUH baca baru sampai halaman 6, kenapa ada pasal rujukan tapi tidak ada ayat . Masa hubungan kita begini terus bang?" tanya akun @FPKSDPRRI seperti dikutip Suara.com, Selasa (3/11/2020).
Menanggapi cuitan tersebut, anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS, Mulyanto membenarkan fraksinya menemukan sejumlah keselahan di dalam naskah UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Namun ia enggan menyampaikan detail apa saja temuannya lantaran masih dalam proses pemeriksaan oleh Fraksi PKS.
"Ya ada cuma nanti fraksi yang akan sampaikan. Ya, terutama dengan naskah yang sudah ditanda tangan presiden tersebut," kata Mulyanto kepada Suara.com, Selasa.
Mulyanyo memandang, adanya kesalaham di dalam naskah UU itu tidak terlepas dari proses pembahasan dan pengesahan UU Ciptaker yang terkesan kejar tayang.
Baca Juga: Resmi! Buruh KSPI Gugat UU Cipta Kerja yang Diteken Jokowi ke MK
"Inikan akibat prosedur pembentukan perundangan yang kejar tayang, mengikuti arahan presiden, agar RUU ini diselesaikan dengan cepat. Padahal RUU ini sangat tebal dan kompleks, serta dibahas dalam keterbatan pandemi Covid. Pengalaman buruk dalam pembentukan perundangan," tuturnya.
