Suara.com - Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan pelaksanaan Muktamar IX PPP akan diselenggarakan pada 19-21 Desember 2020. Rencananya, Muktamar tersebut bertempat di Makassar, Sulawesi Selatan.
Arsul meastikan pihaknya tetap menerapkan protokol kesehatan saat pelaksanaan Muktamar.
"Tempatnya direncanakan di Kota Makassar dengan protokol kesehatan yang ketat. Antara lain pcr/swab dan penggunaan protokol kesehatan, kehadiran fisik juga dibatasi," kata Arsul dalam konferensi pers virtual DPP PPP, Senin (2/11/2020).
Arsul memaparkan, ada tiga agenda besar yang akan dilakukan dalam Muktamar IX. Pertama mengenai laporan pertanggungjawaban.
Baca Juga: Prokes Jadi kunci, Wisatawan Kawasan Lagoi Meningkat Hampir 2 Kali Lipat
Kedua pembahasan terkait program PPP ke depan, mulai dari visi, anggaran dasar dan rekomendasi posisi partai lima tahun mendatang.
"Ketiga, memilih ketua umum yang baru dan pengurus berdasarkan AD/ART dengan sistem formatur dengan dibantu DPW," ujar Arsul.
Sebelumnya, Arsul Sani mengatakan ada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi Ketua Umum partai berlambang kabah itu.
Untuk calon ketua umum yang diusulkan harus menjadi kader dan menjabat sebagai pengurus terlebih dahulu minimal satu periode.
Pernyataan Arsul itu seiring dengan PPP yang berencana menggelar muktamar dan pemilihan ketua umum pada tahun ini.
Baca Juga: Dua Wisatawan Borobudur Positif Corona, TWC: Pelancong Tidak Perlu Khawatir
Diketahui, salah satu nama yang diusul dari sejumlah DPC untuk maju ialah Sandiaga Uno. Padahal Sandiaga merupakan kader sekaligus Wakil Dewan Pembina Partai Gerindra.
"Di AD PPP memang dipersyaratkan siapapun yang menjadi Ketum PPP pernah terlebih dahulu selama satu periode duduk di kepengurusan DPP PPP," kata Arsul kepada wartawan, Senin (26/10/2020).
Arsul menyebutkan, selain Sandiaga Uno ada nama lain yang diusulkan maju menjadi kandidat Ketua Umum PPP.
Mereka di antaranya ialah Suharso Monoarfa, M. Mardiono, Ahmad Muqowam, Khofifah Indarparawansa, dan Syaifullah Yusuf (Gus Ipul).
Arsul berujar terkait dengan kepemimpinan PPP mendatang pada umumnya aspirasi dari mayoritas internal baik di tingkat pusat, wilayah maupun cabang mengharapkan banyak tokoh muda yang perlu diajak bergabung ke PPP.
"Namun tentu karena PPP adalah partai kader maka posisinya tidak langsung menjadi ketua umum," ujar Arsul.