Infografis
Suara.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta adanya kenaikan upah 2021, salah satu pertimbangannya ialah untuk meningkatkan daya beli. Menanggapi itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono berujar sebaliknya.
Edy berpandangan, meningkatkan daya beli buruh tidak harus dengan menaikkan upah mereka. Menurutnya, selama masa pandemi ini pemerintah sudah memberikan bantuan sosial hingga subsidi gaji untuk menstimulus daya beli.
"Daya beli masyarakat itu harus dijaga tapi tidak harus selalu upah minimum, kita kan punya program bantuan sosial yang banyak sekali, termasuk di dalamnya subsidi upah. Bahwa ada kekurangan dan sebagainya bisa diperbaiki. Poin saya adalah bahwa menjaga daya beli itu tidak harus dilakukan berdasarkan upah minimum," tutur Edy dalam diskusi daring, Minggu (1/11/2020).
Sementara itu, Said Iqbal melihat bantuan dari pemerintah saja tidak cukup kuat untuk menopang kebutuhan hidup dan meningkatkan daya beli buruh. Lebih dari itu, perusahaan sebagai pemberi kerja harus memiliki tanggung jawab sosial terhadap pegawainya. Sehingga pemerintah tidak terlalh dibebankan dengan memberikan bantuan melalui APBN.
Baca Juga: Desak SE Menaker Dicabut, KSPI: Jangan Tunggu Perlawanan Saat Masa Habibie
"Oleh karena itu gak bisa mengandalkan APBN harus ada tanggung jawab sosial dari pengusaha. Oleh krn itu saya, (perusahaan) yang mampu silakan dinaikkan, yang tidak mampu pada klausul kedua dia tidak perlu menaikkan. Apa susahnya membuka ruang itu di dalam surat edaran?" tutur Iqbal.
Sebelumnya, Said Iqbal mendorong pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencabut surat edaran terjait upah minimum 2021 yang tidak mengalami kenaikkan.
Iqbal menyarankan agar Menaker Ida dapat membuat surat edaran baru tentang adanya kenaikkan upah pada 2021. Ia menilai, pemerintah tidak bisa memukul rata semua perusahaan karena dianggap tidak mampu menaikkan upah pegawai. Di sisi lain, lanjutnya, ada banyak perusahaan yang masih mampu melakukan hal tersebut.
"Kami tetap mendorong pemerintah, dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja mencabut surat edaran, kemudian buat surat edaran yang baru yang menyatakan ada kenaikan upah, yang masuk dalam mekanisme dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan kemampuan masing-masing kabupaten/kota dan sektor industrinya," ujar Iqbal dalam diskusi daring, Minggu (1/11/2020).
Selain itu, Iqbal meminta pemerintah mempertimbangkan situasi ekonomi, keamanan dan politik. Di mana ia memandang buruh membutuhkan daya beli yang tinggi sehingga perlu kenaikkan upah.
Baca Juga: Senin Besok, Buruh Kembali Geruduk Istana dan Gugat UU Ciptaker ke MK
Ia berujar surat edaran Menaker semakin membuat buruh bergejolak untuk melakukan perlawanan. Mengingat hal itu menjadi polemik barj di tengah buruh yang kontra terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Karena itu, pencabutan surat edaran harus dilakukan guna mencegah aksi besar para buruh.
"Jangan menunggu akan ada perlawanan keras seperti zaman Pak Habibie. Pasti akan ada aksi besar-besaran bergulir terus di tiap kabupaten/kota. Dengan aksi penolakan omnibus law, ditambah lagi dengan maslaah upah minimum itu," ujar Iqbal.
