Infografis
Suara.com - Slovakia akan melakukan uji Covid-19 berskala nasional, bertujuan untuk menjangkau sekitar 4 juta penduduknya.
Menyadur The Guardian, Minggu (1/11/2020), tes massal ini akan diberikan kepada mereka yang berusia lebih dari 10 tahun.
Tes massal direncanakan akan dimulai per akhir pekan ini, setelah melakukan percobaan selama tiga hari pada minggu lalu.
Sekitar 20 ribu staf medis, dibantu dengan tentara, akan disebar di ribuan lokasi pengujian dan bekerja selama dua pekan.
Baca Juga: Serangan Jantung saat Pandemi Virus Corona, Apa yang Harus Dilakukan?
Ide tes skala nasional ini muncul setelah infeksi virus corona di Slovakia terus meroket. Tes disebutkan satu-satunya alternatif jika tak ingin melakukan lockdown.
Namun Presiden Slovakia, Zuzana Caputova belakangan mengimbau pihak berwenang untuk memikirkan kembali rencana uji Covid-19 massal lantaran kurangnya staf medis, mengutip BBC.
Menteri Pertahanan Slovakia mengatakan jumlah petugas kesehatan yang terlatih untuk membantu progam tes massal ini belum tercukupi.
Data kementerian pertahanan mengungkap sejauh ini hanya baru 70% slot staf medis yang terisi, dari total kebutuhan 20 ribu.
Lebih jauh, tes antigen massal ini memungkinkan orang mengetahui apakah mereka terinfeksi virus corona hanya dalam waktu 30 menit.
Baca Juga: Lembaga Internasional Ramal Tahun 2020 Ekonomi RI Minus 1,7 Persen
Mereka yang dinyatakan positif, akan memiliki dua opsi yakni melakukan karantina 10 hari di rumah atau di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
Sementara bagi mereka yang menolak melakukan tes harus mengisolasi diri selama 10 hari, atau membayar denda sebesar 1.650 euro ( Rp 28,2 juta).
Slovakia mencatatkan 3.363 infeksi vrius corona baru pada Kamis (29/10), menjadikan total kasus 55.091 dengan 212 kematian.
Sejumlah menteri di Slovakia mengatakan sistem rumah sakit di negaranya bisa runtuh dalam beberapa pekan jika tak segera melakukan tindakan pencegahan.
Kendati terkendala jumlah tenaga medis, Menteri Pertahanan Jaro Nad menyebut tes massal ini merupakan alternatif yang lebih baik.
"Jika anda memperhitungkan bahwa anda mengidentifikasi 70% orang yang sakit atau terinfeksi di seluruh negeri," kata Nad.
Dengan begitu, sambung Nad, pemerintah bisa mewajibkan warga yang positif untuk melakukan karantina mandiri guna mencegah mereka menularkan virus ke orang lain.
"Tidak ada alternatif yang lebih baik jika tak ingin membiarkan ribuan orang yang terinfeksi tak diketahui," katanya.
