Infografis
Suara.com - Fraksi PKS DPRD Jakarta tak terima dengan adanya pihak yang menuding Gubernur Anies Baswedan mendanai aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja yang belakangan marak terjadi. Anggapan itu dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik.
Anggota fraksi PKS DPRD Jakarta Abdul Aziz mempersilakan jika ada yang beranggapan Anies mendanai demo. Namun ungkapan itu disebutnya harus disertai dengan bukti yang kuat.
"Silakan saja, tapi sebetulmya sebuah tuduhan kan harus ada buktinya ya," ujar Aziz saat dihubungi Suara.com, Jumat (30/10/2020).
Aziz menilai jika tak ada bukti bisa saja menjadi perkara hukum yang diseret ke pengadilan. Bahkan nantinya jika tidak terbukti, tuduhan itu akan menjadi pencemaran nama baik.
Baca Juga: PKS Minta Guru Rasis SMA 58 Tak Dipecat: Belum Tentu Dia Bersalah
"Kalau tidak itu menjadi perkara hukum, pencemaran nama baik dan sebagainya," jelasnya.
Kendati demikian, ia menganggap tuduhan terhadap Anies itu sarat akan muatan politik. Ada pihak yang memang sengaja ingin menjatuhkan kredibilitas Anies di mata publik.
"Kita tahu lah bahwa memang seperti itu arahnya didesain sedemikian rupa oleh orang-orang tertentu agar memang ini menggerogoti popularitas Gubernur," pungkasnya.
Sebelumnya puluhan pengunjuk rasa dari Gerakan Jaga Indonesia DKI Jakarta sempat menggelar aksi di depan Balai Kota DKI Jakarta di Jalan Medan Merdeka Selatan.
Aksi tersebut berlangsung bersamaan dengan aksi tolak omnibus law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda.
Baca Juga: Anies Minta Warga Tak ke Luar Kota, Ratusan Ribu Kendaraan Tinggalkan DKI
Sekjen Gerakan Jaga Indonesia DKI Jakarta, Aldi Nababa mengatakan aksi mereka di depan Balai Kota ditujukan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam tuntutannya, Gerakan Jaga Indonesia DKI Jakarta menuntut Anies agar mundur dari jabatan gubernur.
"Tuntutan utama kami minta gubernur turun jabatan, melakukan kebijakan yang menyejahterakan rakyat. Dari persoalan Formula E sampai masalah banjir," kata Aldi di lokasi, Rabu (28/10/2020).
Aldi menduga Anies terlibat dalam aksi tolak omnibus law pada 8 Oktober 2020. Hal itu, kata Aldi, lantaran Anies menyiapkan logistik baik menyediakan ambulans hingga makanan. Kedatangan Anies saat unjuk rasa juga dinilai sebagai bentuk dukungan.
"Masuk ke tengah-tengah pertempuran. Anak-anak sekolah yang harusnya sekolah, boleh demo," ujar Aldi.
