Infografis
Bukan justru melarang atau menggembosi gerakan rakyat yang menolak regulasi dan kebijakan yang merugikan.
"Kalau Pemerintah tidak boleh dikritik atau didemonstrasi ya bikin dong regulasi yang berpihak kepada rakyat, bukan kemudian semakin merusak rakyat," kata dia.
"Kenapa kemudian saat ini anak muda turun ke jalan karena dia juga berpikir tentang persoalan bagaimana nasibnya ke depan dan nasib bangsa," sambung Nining.
Megawati sebelumnya menyoroti demonstrasi yang digelar mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lainnya menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan sejumlah daerah lain hingga berujung ricuh.
Putri mendiang Presiden pertama RI Soekarno itu mempertanyakan urgensi mereka melakukan aksi demonstrasi.
Sebab, menurut dia, pihak-pihak yang merasa tidak setuju dengan aturan tersebut bisa menyampaikan aspirasinya melalui DPR.
"Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo. Kalau tak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati saat peresmian sejumlah kantor PDIP secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (28/10).
Selain itu, Megawati juga menyoroti terkait adanya perusakan fasilitas umum di tengah-tengah aksi demonstrasi. Menurut dia, apa yang dilakukan itu telah merugikan keuangan negara.
"Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte TransJakarta, enak saja dibakar, emangnya duit lo? Ditangkap tak mau, gimana ya. Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang," kata dia.
Baca Juga: Mahasiswa Balas Megawati: Berapa Banyak Kerusakan Alam Akibat Penguasa
