Infografis
Suara.com - Ketua Umum PDIP sekaligus Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, terus menuai kecaman setelah mengutarakan pernyataan kontroversial yang mencibir aksi-aksi massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
Terbaru, Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos meminta Megawati mengingat tahun 2008, kala mengkritik Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono menaikan harga BBM.
Ketika itu, dalam acara Rakernas PDIP di Makassar, Megawati selaku kandidat calon presiden Pilpres 2009 sempat menangis.
Tak hanya itu, Megawati saat itu juga menyanyikan lagu Iwan Fals berjudul Galang Rambu Anarki di hadapan kadernya, lantaran mengaku sedih melihat kondisi rakyat.
Baca Juga: Mahasiswa Balas Megawati: Berapa Banyak Kerusakan Alam Akibat Penguasa
Menurut Nining, Megawati semestinya berkaca pada kejadian 22 tahun silam tersebut. Bukan justru, setelah menjadi partai penguasa, melarang atau mendiskreditkan gerakan mahasiswa, pelajar, buruh menolak UU Cipta Kerja.
"Ingat dong ketika mereka juga, bagaimana mengkritik rezim SBY menaikkan harga BBM, sampai nangis-nangis dan bagaimana membuat empati. Kenapa ketika mereka berkuasa orang tidak lagi boleh mengkritik dan turun ke jalan. Ini menunjukkan otoriterisme kembali di negeri kita," kata Nining saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/10/2020) malam.
Nining meminta Megawati mengerti alasan buruh, mahasiswa, petani, dan aktivis menggelar aksi massa karena aspirasi rakyat kecil tak ditampung oleh pemerintah dan DPR.
Terlebih, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR juga dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
"Dikritik itu karena para pemimpin melahirkan berbagai macam regulasi yang tidak berpihak pada rakyat, mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, serta ditambah lagi ruang demokrasi semakin terjadi kemunduran. Itu realita yang kita hadapi," jelas Nining.
Baca Juga: PKS Minta Milenial Tak Ladeni Cibiran Mega: Kalau Mau Sukses Jangan Baper
Nining menilai, kalau pemerintah dan DPR tak ingin mendapat kritik, maka semestinya membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat.
Bukan justru melarang atau menggembosi gerakan rakyat yang menolak regulasi dan kebijakan yang merugikan.
"Kalau Pemerintah tidak boleh dikritik atau didemonstrasi ya bikin dong regulasi yang berpihak kepada rakyat, bukan kemudian semakin merusak rakyat," kata dia.
"Kenapa kemudian saat ini anak muda turun ke jalan karena dia juga berpikir tentang persoalan bagaimana nasibnya ke depan dan nasib bangsa," sambung Nining.
Megawati sebelumnya menyoroti demonstrasi yang digelar mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lainnya menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan sejumlah daerah lain hingga berujung ricuh.
Putri mendiang Presiden pertama RI Soekarno itu mempertanyakan urgensi mereka melakukan aksi demonstrasi.
Sebab, menurut dia, pihak-pihak yang merasa tidak setuju dengan aturan tersebut bisa menyampaikan aspirasinya melalui DPR.
"Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo. Kalau tak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati saat peresmian sejumlah kantor PDIP secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (28/10).
Selain itu, Megawati juga menyoroti terkait adanya perusakan fasilitas umum di tengah-tengah aksi demonstrasi. Menurut dia, apa yang dilakukan itu telah merugikan keuangan negara.
"Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte TransJakarta, enak saja dibakar, emangnya duit lo? Ditangkap tak mau, gimana ya. Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang," kata dia.
