Infografis
Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati ikut menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan sumbangsih anak muda kekinian yang dinilai hanya bisa berdemo hingga melakukan perusakan.
Terkait hal itu, Asfinawati mengingatkan agar Megawati untuk tidak menggeneralisir aksi demonstrasi dengan kericuhan. Sebab, Asfinawati menyebut bahwa banyak unjuk rasa yang memprotes terhadap Omnibus Law - Undang Undang Cipta Kerja dikakukan secara damai.
"Ada logika melompat dan menggeneralisir kalau demo kerap berujung kerusuhan dan yang merusak pasti yang berdemonstrasi. Padahal banyak sekali orang berdemonstrasi dan tidak melakukan kekerasan," kata Asfinawati kepada Suara.com, Jumat (30/10/2020).
Dia mengatakan, fakta itu diperkuat dengan hasil investigasi Mata Najwa bertajuk '62 Menit Operasi Pembakaran Halte Sarinah l Buka Mata' yang disiarkan pada Rabu (28/10) lalu.
Dalam video berdurasi 9 menit, 58 detik yang diunggah di akun YouTube Narasi Newsroom itu, dapat dipastikan bahwa pelaku perusak dan pembakar Halte Transjakarta Sarinah bukanlah bagian dari demostran. Melainkan diduga dari kelompok tertentu yang terorganisir dan dengan sengaja ingin menciptakan kericuhan.
"Itu menguatkan pembakaran halte bukan dilakukan oleh pendemo. Dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke tim advokasi memang penangkapan sebagian besar random, yaitu yang ikut aksi, bukan karena melakukan kekerasan. Karena itu sebagian besar kan dibebaskan," ujarnya.
Peristiwa Kuda Tuli
Asfinawati lantas mengingatkan kembali kepada Megawati terkait peristiwa Kuda Tuli, 27 Juli 1996. Peristiwa penyerangan terhadap Kantor DPP PDI (sebelum berganti menjadi PDI-P) di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat itu diketahui bermula atas adanya dualisme di tubuh PDI.
Ketika itu Ketua Umum PDI versi Kongres Medan, Soerjadi menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI yang dikuasai Ketua Umum PDI versi Kongres Surabaya, yakni Megawati.
Baca Juga: Asfinawati Sindir Fadjroel Rachman: Saat Orba Ikut Demo, Gak Ke Pengadilan?
Peristiwa penyerbuan yang menyebabkan lima orang meninggal dunia itu diduga kuat melibatkan unsur militer di bawah pemerintahan Orde Baru. Sebab, Presiden Soeharto ketika itu tidak menyukai atau merestui PDI dipimpin oleh Megawati.
