Infografis
Suara.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati ikut menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri yang mempertanyakan sumbangsih anak muda kekinian yang dinilai hanya bisa berdemo hingga melakukan perusakan.
Terkait hal itu, Asfinawati mengingatkan agar Megawati untuk tidak menggeneralisir aksi demonstrasi dengan kericuhan. Sebab, Asfinawati menyebut bahwa banyak unjuk rasa yang memprotes terhadap Omnibus Law - Undang Undang Cipta Kerja dikakukan secara damai.
"Ada logika melompat dan menggeneralisir kalau demo kerap berujung kerusuhan dan yang merusak pasti yang berdemonstrasi. Padahal banyak sekali orang berdemonstrasi dan tidak melakukan kekerasan," kata Asfinawati kepada Suara.com, Jumat (30/10/2020).
Dia mengatakan, fakta itu diperkuat dengan hasil investigasi Mata Najwa bertajuk '62 Menit Operasi Pembakaran Halte Sarinah l Buka Mata' yang disiarkan pada Rabu (28/10) lalu.
Baca Juga: Asfinawati Sindir Fadjroel Rachman: Saat Orba Ikut Demo, Gak Ke Pengadilan?
Dalam video berdurasi 9 menit, 58 detik yang diunggah di akun YouTube Narasi Newsroom itu, dapat dipastikan bahwa pelaku perusak dan pembakar Halte Transjakarta Sarinah bukanlah bagian dari demostran. Melainkan diduga dari kelompok tertentu yang terorganisir dan dengan sengaja ingin menciptakan kericuhan.
"Itu menguatkan pembakaran halte bukan dilakukan oleh pendemo. Dari pengaduan-pengaduan yang masuk ke tim advokasi memang penangkapan sebagian besar random, yaitu yang ikut aksi, bukan karena melakukan kekerasan. Karena itu sebagian besar kan dibebaskan," ujarnya.
Peristiwa Kuda Tuli
Asfinawati lantas mengingatkan kembali kepada Megawati terkait peristiwa Kuda Tuli, 27 Juli 1996. Peristiwa penyerangan terhadap Kantor DPP PDI (sebelum berganti menjadi PDI-P) di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat itu diketahui bermula atas adanya dualisme di tubuh PDI.
Ketika itu Ketua Umum PDI versi Kongres Medan, Soerjadi menyerbu dan menguasai Kantor DPP PDI yang dikuasai Ketua Umum PDI versi Kongres Surabaya, yakni Megawati.
Baca Juga: Direktur YLBHI Tepis Tudingan Negatif yang Mengarah pada Demonstran
Peristiwa penyerbuan yang menyebabkan lima orang meninggal dunia itu diduga kuat melibatkan unsur militer di bawah pemerintahan Orde Baru. Sebab, Presiden Soeharto ketika itu tidak menyukai atau merestui PDI dipimpin oleh Megawati.
Sementara itu, menurut Asfinawati, tumbangnya rezim Orde Baru sebagaimana diketahui tidak lain berkat perjuangan mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Hingga akhirnya, Soeharto pun mundur dari jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998.
Atas hal itu, Asfinawati pun menyindir Megawati untuk kembali mengingat betapa pentingnya aksi demonstrasi tersebut. Sebab, berkat perjuangan di jalanan tersebut kekinian Megawati dan PDI turut menikmatinya hingga menjadi partai penguasa.
"Kalau tidak ada demonstrasi, Orde Baru yang berada d balik penyerangan kantor PDI di tahun 96 enggak akan tumbang. Saat 96 itu kan banyak korban," tegas Asfinawati.
![Direktur YLBHI (Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia), Asfinawati. [YLBHI.or.id]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2019/05/30/75916-direktur-ylbhi-asfinawati.jpg)
Omong Kosong
Asfinawati juga menilai pernyataan Megawati yang menyarankan agar pihak-pihak yang tidak setuju dengan Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyampaikan aspirasi kepada DPR RI hanyalah omong kosong belaka. Sebab, apa yang disarankan oleh Megawati itu sejatinya telah dilalui tanpa hasil.
Menurut Asfinawati apa yang terjadi kekinian hingga menyebabkan mahasiswa, buruh, pelajar, petani dan elemen masyarakat turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi tidak lain karena Pemerintah dan DPR tidak dipercaya dan mau mendengarkan aspirasi rakyat.
Sehingga, dia menilai pernyataan Megawati yang menyarankan agar pihak-pihak yang tak sependapat dengan kebijakan pemerintah untuk menyampaikan kepada DPR sejatinya merupakan sesuatu yang tak sesuai dengan kenyataannya.
"Kalau situasi baik-baik saja, siapa sih yang pengen demo, capek," kata Asfinawati.
"Proses Omnibus Law, Revisi UU KPK, UU Minerba, jelas menunjukkan mereka nggak mendengarkan suara rakyat," pungkasnya.
Megawati sebelumnya menyoroti demonstrasi yang digelar mahasiswa, pelajar, buruh dan elemen masyarakat lainnya menolak Omnibus Law - Undang-Undang Cipta Kerja di Jakarta dan sejumlah daerah lain hingga berujung ricuh.
Putri mendiang Presiden pertama RI Soekarno itu mempertanyakan urgensi mereka melakukan aksi demonstrasi. Sebab, menurut dia, pihak-pihak yang merasa tidak setuju dengan aturan tersebut bisa menyampaikan aspirasinya melalui DPR.
"Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo. Kalau tak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati saat peresmian sejumlah kantor PDIP secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (28/10).
Selain itu, Megawati juga menyoroti terkait adanya perusakan fasilitas umum di tengah-tengah aksi demonstrasi.
"Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte Transjakarta, enak aja dibakar, emangnya duit lo? Ditangkap tak mau, gimana ya. Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang," kata dia.
