Infografis
Suara.com - Pemerintahan Joko Widodo selama ini sering mendapatkan kritik tajam dari civil society.
Mengapa civil society sangat kritis kepada Presiden Jokowi, kata analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim, antara lain karena pemerintah tidak melibatkan partisipasi CS0/NGO/LSM dalam pembangunan sosial, termasuk penanganan bencana serta pandemi.
Presiden Jokowi dinilai Rustam hanya mengandalkan aparat negara (ASN/TNI/Polri) dan sektor swasta.
Di lingkaran Presiden Jokowi memang sudah ada beberapa tokoh dari kalangan LSM, tetapi menurut Rustam, mereka bekerja lebih untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya daripada mengajukan gagasan pengembangan civil society sebagai sektor ketiga, selain negara (state) dan sektor swasta (business/market).
Baca Juga: Kampanyekan Mantu Jokowi, Anis Matta: Ini Medan dengan Ide-ide Baru, Bung!
Padahal, menurut Rustam, peran sektor ketiga (CSO/NGO tidak kalah pentingnya selain negara atau pemerintah dan sektor swasta atau bisnis, terutama dalam pembangunan sosial.
Banyak CSO/LSM dinilai Rustam sangat berpengalaman dalam pembangunan sosial seperti lingkungan hidup kesehatan, UMKM dan sebagainya.
Rustam sudah beberapa kali menyampaikan persoalan tersebut melalui media sosial.
Pertama, menurut Rustam Ibrahim, Jokowi dinilai sangat kurang melibatkan peran civil society dalam perumusan kebijakan negara maupun implementasi program-program pembangunan sosial (social development).
Kedua, Rustam menyebutkan ada tiga sektor kehidupan bermasyarakat atau bernegara yang tidak mendapat interes Jokowi.
Baca Juga: Warga Hitadipa Trauma, Jokowi Diminta Perintah Panglima TNI Tarik Pasukan
Yaitu, sektor negara atau publik, sektor ekonomi atau swasta, dan sektor nirlaba serta nonpemerintah (non-governmental and non-profit sector).
"Sektor ini yang terdiri berbagai organisasi masyarakat, tampaknya tidak mendapat perhatian Presiden Jokowi," kata Rustam.
Kelemahan yang ketiga, Presiden Jokowi dinilai Rustam Ibrahim banyak membahas tentang community participation dalam penanganan pandemi corona. Tapi, menurut pandangan Rustam Ibrahim, Kepala Negara tidak mengajak civil society yang sudah banyak bergerak dalam bidang kesehatan masyarakat.
Padahal, menurut Rustam, civil society berpengalaman dalam pendekatan partisipatif kalau dibandingkan dengan TNI/Polri serta aparatur sipil negara yang disebut Rustam lebih bersifat instruktif.
Dalam ranah civil society, Rustam Ibrahim memuji Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang dinilainya lebih berpengalaman.
"Suka atau tidak suka, harus diakui Gubernur Anies Baswedan banyak berpengalaman di ranah civil society. Anies pernah bekerja di UNDP/Partnership for Governance Reform dan Rektor Paramadina. Anies tentu sangat paham dengan dunia CSO/NGO. Banyak kalangan CSO/NGO menaruh harapan padanya," kata Rustam.
