Infografis
Suara.com - Tim Independen Kemanusiaan untuk Intan Jaya menguak bertambahnya jumlah pasukan TNI yang ditempatkan di distrik Hitadipa, Intan Jaya, Papua. Semakin banyak anggota TNI, semakin meningkat pula kekerasan yang dialami warga setempat.
Tim tersebut terdiri dari sejumlah tokoh agama, akademisi, dan aktivis kemanusiaan di Papua. Sebenarnya tim itu dibentuk untuk merespons kasus pembunuhan terhadap Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020, di Hitadipa, Intan Jaya.
Pendiri Kantor Hukum dan HAM Lokataru Foundation, Haris Azhar mengungkapkan Koramil pertama kali eksis di Hitadipa sekitar Oktober 2019, pasca adanya penembakan terhadap tiga orang tukang ojek.
"Ketiganya adalah warga non Papua, bukan pula warga Hitadipa melainkan warga Sugapa," kata Haris saat menjelaskan secara virtual, Kamis (29/10/2020).
Setelah kejadian itu lah kemudian pihak TNI mulai memeprsiapkan diri untuk bermukim di Hitadipa termasuk dalam mencari lokasi untuk markas mereka. Masyarakat Hitadipa pernah melakukan musyawarah adat untuk menentukan di mana lokasi tanah guna diberikan kepada pihak TNI.
Lokasi yang diberikan itu berada di atas bukti, namanya Umbuapa. Akan tetapi, tawaran itu tidak dilanjutkan oleh pihak TNI maupun Koramil.
Seiring berjalannya waktu, anggota TNI justru menduduki Sekolah Dasar YPPGI dan SMP Satu Atap di Hitadipa pada Desember 2020 atau bertepatan ketika banyak masyarakat setempat yang ke luar dari distrik itu. Sekolah itu lantas dijadikan markas Koramil di Hitadipa sampai sekarang.
"Anggota TNI pada Koramil tersebut, diperkirakan, sebanyak 75 orang. Pasca peristiwa 17 September 2020, anggota TNI di Koramil bertambah, sebanyak 30 orang," ujarnya.
Penambahan anggota TNI juga dilakukan di Kabupaten Intan Jaya setelah adanya peristiwa penembakan pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani pada 19 September 2020. Pasukan organik maupun non organik itu terdiri dari 433 Brawijaya, satu regu Kopassus, dan Pasukan 753 Infantri.
Baca Juga: 2 Warga Papua Hilang usai Dicokok TNI Lewat Dalih Operasi Cegah Corona
Seiring bertambahnya pasukan, fasilitas pemerintah daerah juga tidak luput digunakan mereka sebagai markas seperti kantor Dinas Lingkungan Hidup, ESDM dan KPUD.
