Infografis
Suara.com - Pemerintah Jerman memperingatkan raja Thailand, Maha Vajiralongkorn untuk tidak melanggar hukum internasional dengan memerintah di wilayah kedaulatan mereka.
Menyadur US News, Kamis (29/10/2020), juru bicara kantor luar negeri di Berlin turut meminta Negeri Gajah Putih untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.
"Pemerintah Jerman berasumsi dan mengharapkan bahwa tidak ada keputusan yang diambil dari Jerman yang melanggar hukum Jerman, hukum internasional atau peraturan hak asasi manusia," kata juru bicara tersebut.
Pernyataan pemerintah Jerman menjadi jawaban dari desakan demonstran pro-demokrasi Thailand yang meminta Kanselir Angela Merkel dan jajarannya untuk 'mengusir' raja Maha Vajiralongkorn dari wilayah mereka.
Para pengunjuk rasa berbaris dan menyerukan permintaan tersebut di depan kedutaan Jerman di Bangkok, pada Senin (26/10/2020).
Menyadur The Hindustan Times, Selasa (27/10/2020), demonstran juga meminta Berlin menyelidiki pelanggaran hukum internasional yang dilakukan sang raja.
Apabila dia tetap menjalankan kekuasaan politik di Negeri Bavaria, sang raja dianggap demonstran telah melanggar kedaulatan teritorial Jerman.
Para pengunjuk rasa, yang diperkirakan oleh jurnalis Associated Press berjumlah antara 5.000 dan 10.000 orang mendesak Jerman 'mengusir' raja agar pulang ke Thailand untuk memulihkan negara "ke jalur monarki konstitusional yang benar."
Tidak hanya itu, demonstran lewat surat petisi secara provokatif menggemakan poin-poin yang sebelumnya dikritik para pengunjuk rasa kepada raja.
Baca Juga: Menangi Derby Ruhr, Borussia Dortmund Gasak Schalke 3-0
Jerman dianggap telah lama mendengarkan seruan pengunjuk rasa Thailand, di mana pada awal Oktober, Menteri Luar Negeri Heiko Maas, menanggapi pertanyaan di Parlemen.
