Infografis
Suara.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dilaporkan mengajukan tuntutan pidana terhadap Geert Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan, partai sayap kanan jauh di Belanda, atas tuduhan "menghina presiden."
Tuduhan tersebut terkait dengan komentar Wilders di media sosial, sebagaimana dilaporkan Anadolu, kantor berita resmi Turki.
- Prancis tindak keras Islam radikal di tengah cekcok dengan Turki
- Dampak 'serangan' Erdogan terhadap Macron, Prancis sebut Turki 'coba picu kebencian terhadap Prancis'
- Presiden Macron dan kontroversi kartun Nabi Muhammad: Arab Saudi kecam 'karikatur yang menyinggung'
Wilders adalah salah satu politisi sayap kanan paling terkemuka di Eropa dan telah memainkan posisi kunci dalam debat imigrasi di Belanda selama dekade terakhir, meskipun dia belum pernah menjabat di pemerintahan.
Pada Sabtu lalu, Wilders mengunggah gambar kartun Erdogan dan memberi judul "teroris."
Baca Juga: Partai Anti Islam Belanda Kalah, Warga Eropa Gembira
Dua hari kemudian, dia mengunggah gambar kapal tenggelam dengan bendera Turki di atasnya. "Bye bye @RTErdogan. Keluarkan Turki dari NATO," cuitnya di bawah gambar itu.
Pengacara Erdogan, yang mengajukan gugatan kepada otoritas kejaksaan Turki di Ankara pada hari Selasa, mengatakan pengadilan Turki memiliki yurisdiksi atas masalah tersebut.
Alasannya, penghinaan tersebut ditujukan kepada presiden Turki, sebagaimana dilaporkan Anadolu, mengutip dokumen yang diajukan oleh tim pengacaranya.
Pengaduan yang diajukan oleh pengacara Erdogan mengatakan bahwa unggahan media sosial politisi Belanda itu tidak dapat dilihat dalam konteks kebebasan berpikir dan berekspresi.
Dikatakan bahwa pernyataan itu "menyinggung" martabat dan kehormatan presiden.
Baca Juga: Geert Wilders yang Anti Islam Jalani Sidang Terkait Hasutan Rasis
Tweet Wilders muncul di tengah perdebatan terbaru tentang Islam dan apa yang digambarkan oleh Ankara sebagai meningkatnya Islamofobia dan "fasisme" di Eropa.
Pada 25 Oktober lalu, Erdogan mengeluarkan pernyataan yang isinya mendesak Wilders agar "tahu diri."
"Kami tidak memiliki fasisme dalam buku kami. Anda memiliki fasisme dalam buku Anda," katanya.
Pejabat pemerintah Turki lainnya juga secara luas mengkritik Wilders karena tweet tersebut, dengan menggunakan tagar #TerroristGeertWilders.
Hubungan Turki dan Belanda memburuk pada 2017 ketika para pejabat Belanda tidak mengizinkan para menteri Turki berkumpul untuk referendum konstitusi di Turki.
Pada 2018, kedua negara mulai menormalisasi hubungan dengan pengangkatan duta besar.
Apa tanggapan pemerintah Belanda?
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan gugatan Erdogan tersebut tidak dapat diterima.
"Saya memiliki pesan untuk Presiden Erdogan dan pesannya sangat sederhana. Di Belanda, kami menganggap kebebasan berbicara sebagai salah satu hak yang paling kami hargai dan itu termasuk kartun, termasuk politisi," ujarnya sebagaimana diberitakan kantor berita Reuters.
Ankara telah lama mengkritik pandangan dan kebijakan yang dikemukakan oleh Wilders, pemimpin Partai untuk Kebebasan.
Bagaimana reaksi para pejabat Turki?
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Minggu menyebut Wilders sebagai "rasis pecundang" yang mencoba mendapatkan dukungan dengan permusuhan terhadap Islam dan orang asing.
"Sudah waktunya bagi Eropa untuk menghentikan politisi manja yang berpikiran fasis," kata Cavusoglu di Twitter.
Devlet Bahceli, pemimpin Partai Gerakan Nasionalis Turki dan sekutu Erdogan, mengatakan pada hari Selasa bahwa Wilders memiliki "hubungan gelap" dengan organisasi teroris.
"Pemimpin Partai untuk Kebebasan yang melemah telah membungkuk begitu rendah hingga menyebut presiden kita seorang teroris."
"Dia telah menunjukkan siapa sebenarnya teroris, fasis dan barbar," kata Bahceli kepada anggota partainya di parlemen, masih dikutip dari Reuters.
Langkah itu dilakukan sehari setelah Erdogan mendesak Turki untuk memboikot barang-barang Prancis atas gambar Nabi Muhammad yang dipajang di Prancis, yang oleh banyak orang Muslim dianggap sebagai penghujatan.
Siapa Geert Wilders?
Wilders sering mengejutkan kalangan politik Belanda dan menyinggung umat Islam.
Dia dibebaskan dalam sidang ujaran kebencian tahun 2011 atas pernyataan yang menyamakan Islam dengan Nazisme dan menyerukan larangan Alquran.
Bulan lalu dia dibebaskan oleh pengadilan banding atas tudingan diskriminasi, meskipun pengadilan menguatkan dakwaan terhadapnya.
Wilders dituduh memimpin seruan untuk agar ada "lebih sedikit orang Maroko" di Belanda pada sebuah unjuk rasa tahun 2014.
Pada 2016 dia dihukum karena tudingan menghina kelompok dan menghasut diskriminasi.
Tetapi politisi anti-Islam berusia 56 tahun itu menyebut kasus itu sebagai pengadilan pertunjukan politik dan menantang putusan tersebut.
Dia berpendapat bahwa komentarnya harus dilindungi oleh atas hak kebebasan berbicara di negara itu.
