Infografis
Suara.com - Turki berjanji akan mengambil tindakan hukum dan diplomatik atas karikatur Presiden Recep Tayyip Erdogan di majalah Prancis Charlie Hebdo.
Karikatur yang dibuat oleh majalah yang menerbitkan karikatur Nabi Muhammad tersebut menggambarkan presiden Turki sedang mengangkat gaun seorang wanita berkerudung.
Menyadur BBC News, media pemerintah Turki mengatakan jaksa telah meluncurkan penyelidikan resmi terhadap majalah satir tersebut.
"Charlie Hebdo baru saja menerbitkan serangkaian yang disebut kartun penuh dengan gambar tercela yang konon adalah presiden kami. Kami mengutuk upaya paling menjijikkan dari publikasi ini untuk menyebarkan rasisme budaya dan kebencian." ujar Fahrettin Altun, direktur komunikasi kepresidenan.
Baca Juga: 'Musuhi' Islam, Erdogan Pertanyakan Kesehatan Mental Emmanuel Macron
Wakil Presiden Fuat Oktay mengimbau masyarakat internasional untuk bersuara melawan apa yang ia sebut aib.
![Charlie Hebdo, media satire mingguan yang berbasis di Prancis, kembali membuat kehebohan setelah memublikasikan karikatur Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai lelaki luncah. [Charlie Hebdo]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/28/35062-charlie-hebdo-bikin-karikatur-erdogan-cabul.jpg)
"Anda tidak bisa menipu siapa pun dengan bersembunyi di balik kebebasan berpikir," kata Fuat Oktay yang disampaikan melalui akun Twitternya.
Sebagai tanggapan, majalah satir pro-pemerintah Turki Misvak memposting sejumlah kartun yang mengkritik Macron dan Charlie Hebdo di halaman Twitter-nya.
Sebelumnya, Presiden Erdogan juga meluncurkan tindakan hukum terhadap anggota parlemen sayap kanan Belanda Geert Wilders atas sebuah gambar yang dia bagikan di Twitter.
Gambar tersebut menampilkan Presiden Erdogan mengenakan topi Ottoman berbentuk seperti bom, yang diberi judul Wilders dengan kata teroris.
Baca Juga: Putin: Hampir 5.000 Orang Meninggal dalam Konflik Nagorno-Karabakh
Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengkritik tanggapan Turki atas gambar tersebut. "Saya punya pesan untuk Presiden Erdogan dan pesan itu sederhana: Di Belanda, kebebasan berekspresi adalah salah satu nilai tertinggi kami," katanya.
Ketegangan antara Prancis dan Turki meningkat setelah Presiden Emmanuel Macron berjanji akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap Islam radikal.
Presiden Erdogan meminta Turki untuk memboikot barang-barang Prancis dan mengatakan Macron membutuhkan pemeriksaan mental.
Kontroversi tersebut juga mengikuti janji Macron untuk membela sekularisme setelah insiden seorang guru dipenggal oleh seorang pria yang diduga Islam radikal.
Presiden Macron mengatakan bahwa Samuel Paty dibunuh karena Islamis menginginkan masa depan Prancis, tetapi ia tidak akan melepaskannya.
Penggambaran Nabi Muhammad secara luas dianggap tabu dalam Islam, dan menyinggung umat Islam. Tetapi sekularisme negara adalah pusat identitas nasional Prancis.
Bukan hanya di Turki, kemarahan terhadap Prancis juga berkembang di seluruh dunia Muslim atas serangan yang dirasakannya terhadap Islam dan Nabi Muhammad.
Bentuk kemarahan tersebut diwujudkan dengan aksi protes, seruan untuk boikot produk Prancis, dan peringatan keamanan bagi warga Prancis di luar negeri.
Di Bangladesh, ratusan orang mengambil bagian dalam unjuk rasa anti-Prancis di luar Masjid Nasional Baitul Mukarram pada hari Rabu. Para pengunjuk rasa membakar patung Presiden Macron.
Sebuah kelompok agama di Malaysia menambahkan seruan agar produk Prancis dihapus dari toko mereka. Dewan Konsultatif Malaysia (MCC) mengatakan boikot itu akan mengirimkan pesan yang kuat ke Prancis.
Barang-barang Prancis telah ditarik dari rak-rak supermarket di Yordania, Qatar, Kuwait, dan beberapa negara Timur Tengah lainnya.
Permohonan kriminalisasi tindakan "anti-Muslim" datang dari Imam Besar universitas al-Azhar di Mesir. Presiden negara itu, Abdul Fattah al-Sisi, mengatakan pada hari Rabu kebebasan berekspresi harus dihentikan jika menyinggung lebih dari 1,5 miliar orang.
Di tengah kemarahan tersebut, kementerian luar negeri Prancis telah mengeluarkan peringatan kepada warganya di Indonesia, Irak dan Mauritania dan di negara-negara tempat protes terjadi untuk berhati-hati.
