Infografis
Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berharap peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 menjadi momentum bagi generasi milenial untuk refleksi diri agar bisa lebih hebat dari pendahulu yang pertama kali mengikrarkan Sumpah Pemuda.
Hal itu disampaikan Megawati secara gamblang saat peresmian sejumlah kantor PDIP secara virtual dari kediamannya di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Awalnya, Megawati berbicara soal pentingnya membangun bangsa dan negara agar Indonesia hingga anak cucu.
Dia mencontohkan pengalaman negara lain yang lebih maju seperti Amerika Serikat dan China harus dipelajari oleh orang Indonesia.
Baca Juga: Demo Berujung Bakar Halte, Megawati: Masya AIlah, ltu Rakyatnya Siapa Ya?
"Suatu masa kalian juga habis, pensiun. Pasti akan ada turunan, anak keturunan kita. Masa negara yang sudah merdeka 75 tahun ini tidak bisa bersaing dengan negara-negara lain?" kata Megawati.
"Kita mesti jangan jadi kuper, buka diri ke dunia. Anak muda kita aduh, saya bilang sama presiden, jangan dimanja. Generasi kita generasi milenial. Saya mau tanya hari ini apa sumbangsihnya generasi milenial yang sudah tahu teknologi seperti kita bisa viral," sambungnya.
Namun, Mega menyayangkan saat ini banyak pemuda-pemudi Indonesia yang terjebak dengan isu-isu yang salah, seperti tudingan Presiden Jokowi dan Megawati terkait dengan Partai Komunis Indonesia atau PKI.
Megawati menegaskan status kedua orang tuanya yakni Soekarno dan Fatmawati yang merupakan pahlawan nasional sudah cukup membuktikan bahwa dirinya bukan bagian dari PKI.
Anak kedua Soekarno ini juga menegaskan bahwa dirinya sudah pernah tiga periode menjadi anggota DPR RI, dua tahun jadi Wapres, dan satu periode menjadi Presiden RI.
Baca Juga: Peringati Sumpah Pemuda, Keraton Yogyakarta Luncurkan 16 Gending Gati
Semua jabatan itu menurutnya sudah jelas menepis isu bahwa dirinya PKI karena dari semua jabatan tersebut wajib mengamalkan Pancasila. Ia merasa heran, masih banyak orang yang menuding dirinya, partainya dan Jokowi berbau PKI.
Menurutnya pihak yang memainkan isu PKI sama saja melakukan pembohongan publik.
"Lama-lama saya kesal. Saya nanya acara ini bisa viral apa tidak? Viral oke. Saya yang ngomong ini, nanti kalian lihat kalau saya di bully, lawan. Masa presiden kelima RI dibilang PKI? Terus Pak Jokowi, pilihan rakyat langsung lho. Kecuali presiden tidak langsung, ada kemungkinan. Ini rakyat langsung lho, dua kali, kita pengusungnya, mau lagi dibilang katanya turunan bapak ibunya tak jelas. Bayangkan presiden RI (dibegitukan)," keluhnya.
Megawati juga menyoroti beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mayoritas generasi milenial yang tak jarang berujung kerusuhan hingga merusak fasilitas umum.
"Kurang apa saya bilang pada mereka yang mau demo-demo, ngapain sih kamu demo-demo. Kalau tak cocok, pergi ke DPR. Di sana ada yang namanya rapat dengar pendapat. Itu terbuka bagi aspirasi," kata Megawati.
"Masya Allah, susah-susah bikin halte-halte Transjakarta, enak saja dibakar, emangnya duit lo? Ditangkap tak mau, gimana ya. Aku sih pikir lucu banget nih Republik Indonesia sekarang," tambahnya.
Megawati lalu bertanya kepada Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP yang juga mantan gubernur Jakarta, yang ada di sebelahnya terkait harga halte yang kurang lebih senilai Rp3 miliar.
"Kalau ibu-ibu, patokannya harga emas gitu. Mana mungkin lagi sekarang kalau mau dibenerin itu Rp3 Miliar cukup? Coba bayangkan. Itu rakyat siapa ya? Itu yang namanya anak-anak muda, saya ngomong begini itu dalam Sumpah Pemuda loh," ucapnya.
Ia berpendapat, pemuda jaman prakemerdekaan bersatu untuk menyatakan sumpah pemuda demi memperjuangkan kemerkedaan bangsa. Namun, menurut dia pemuda jaman sekarang malah tidak menghargai perjuangan tersebut.
"Kalau banyak yang mau jadi presiden, silahkan. Itu adalah hakmu. Tetapi ingat kamu hidup di sebuah negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sabar saja lah, nanti juga datang 2024, kita tanding lagi. Coba bayangkan sampai saya mikir mau jadi apa ini orang Indonesia, sudah lupa yang namanya sejarah," pungkas Megawati.
Diketahui, aksi demo tolak Undang-Undang Omnibus Law beberapa waktu terakhir berujung bentrok antara massa dengan aparat kepolisian. Bentrokan dalam aksi tersebut berdampak pada sejumlah halte bus Transjakarta dan pos polis dibakar oleh massa. Namun masih menjadi pertanyaan, siapa pihak yang memprovokasi massa untuk melakukan kerusuhan tersebut.
