Infografis
Suara.com - Penyidik Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri akan meminta keterangan Refly Harun terkait kasus dugaan ujaran kebencian Sugi Nur Raharja (Gus Nur) terhadap organisasi Nahdlatul Ulama.
Refly Harun merupakan tokoh yang mewawancarai Gus Nur dan kontennya tayang di akun Youtube yang dia kelola.
Refly Harun merupakan mantan Komisaris Utama PT. Pelindo I dan PT. Jasa Marga hingga diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo.
Rencana pemeriksaan terhadap Refly Harun menjadi pro dan kontra. Politikus Ferdinand Hutahaean berharap Refly Harun jangan hanya diperiksa sebatas saksi.
"Periksa dan dalami perannya turut serta menyebarluaskan ujaran kebencian, dugaan memfasilitasi pelaku melakukan kejahatan. Menurut saya Refly layak jadi tersangka," kata Ferdinand melalui media sosial.
Demikian pula Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid berharap Bareskrim Polri jangan berhenti pada penangkapan terhadap Gus Nur. Muannas berharap pemilik kanal Youtube yang ikut serta mendistribusikan konten berisi pernyataan Gus Nur juga diproses polisi.
"Semoga tidak berhenti Sugi, tetapi juga pemilik kanal YouTube yang kemudian ikut menyebarkan yang diduga dilakukan seorang dengan insiial RH seorang pakar hukum juga bisa ditindaklanjuti," kata Muannas.
Muannas yang juga advokat DPP LBH Partai Solidaritas Indonesia mengapresiasi langkah Markas Besar Polri menangkap Gus Nur. "Apresiasi dan penghargaan yang tinggi bagi jajaran Polri atas penangkapan SN berkaitan dengan penghinaan dan tuduhan terhadap NU," kata Muannas Alaidid melalui video yang diunggah ke media sosial.
Sementara politikus Partai Demokrat Andi Arief berharap Refly Harun jangan dikriminalisasi. Andi Arief menekankan bahwa Refly Harun merupakan tokoh yang memiliki jaringan luas, terutama dengan kalangan intelektual NU.
"Teman kost saya di Yogya Refly, berjasa memisahkan SMPT dengan BEM paska Anies Baswedan, jadi ketua tim saya untuk khusus masa jabatan Presiden RI 2 periode di tengah kuatnya Pak Harto. Pergaulannya luas termasuk dengan intelektual NU. Bukan kaleng-kaleng, jangan dikriminalisasi," katanya.
