Infografis
Donny menuturkan tidak mungkin tanah negara diserahkan kepada pihak asing. Pihak asing, kata Donny, hanya mendapatkan konsesi.
"Jadi salah juga kemudian ditukar, kan nggak mungkin penghargaan ditukar tanah, tanah negara. Seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke milik negara, tidak mungkin diberikan kepada asing. Asing hanya bisa mengusahakan dalam bentuk konsesi," katanya.
Ia pun menyebut pernyataan yang disampaikan Merah soal pemberian nama Jalan Jokowi di UEA barter dengan tanah di kaltim tidak berdasarkan fakta.
"Nama pak Jokowi terlalu besar untuk kemudian dipergunakan untuk transaksi-transaksi seperti itu. Dan transaksi itu tidak ada, jadi saya kira yang disampaikan Jatam itu tidak berdasarkan data fakta yang akurat," kata Donny.
"Kalau kemudian ada investasi untuk mengusahakan suatu lahan. Sekali lagi itu tanah milik negara sampai kapan pun milik negara," sambungnya.
Lebih lanjut Donny menyebut tuduhan yang dialamatkan kepada Jokowi kebablasan. Ia pun meminta masyarakat menghargai pemberian nama jalan Jokowi, bukan merendahkan dengan isu yang dilontarkan ke publik.
Merah Johansyah sebelumnya menguak dugaan di balik pengabadian nama Presiden Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.
Ia menyebut nama jalan tersebut dan disertai adanya lahan 256 ribu hektar di Kalimantan Timur untuk dinasti UEA. Merah mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagramnya @Merah_Jatamsyah pada Kamis (22/10/2020).
"Satu ruas jalan dikawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timur," ungkap Merah.
Baca Juga: Jokowi Dapat Sepeda Dari Daniel Mananta, KSP Segera Laporkan ke KPK
Merah menyebut lahan 256 ribu hektar atau setara empat kali luas Jakarta itu diberikan kepada UEA dalam rangka megaproyek ibu kota Indonesia yang baru.
