Infografis
Suara.com - Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia mengungkapkan, proyek pembangunan ibu kota negara atau IKN baru di Kalimantan Timur tidak melibatkan masyarakat adat yang tinggal di sana. Dengan adanya proyek pembangunan IKN, keberadaan mereka dikhawatirkan akan semakin terpinggirkan oleh masyarakat pendatang.
Juru Bicara Koalisi Bersihkan Indonesia dan Fraksi Rakyat Indonesia, Ahmad Ashov Birry menjelaskan, di Kabupaten Penajam Paser Utara kawasan IKN itu terdapat masyarakat asli, yakni Suku Balik. Mereka tinggal persis di kawasan ring satu proyek IKN.
Namun, komunitas Suku Balik tidak pernah diajak berkomunikasi oleh pemerintah terkait proyek tersebut.
"Kita temukan bahwa mereka tidak diajak konsultasi sama sekali bahwa kampung mereka, tanah mereka akan jadi lahan mega proyek IKN," kata Ahmad dalam diskusi virtual bertajuk Di Balik Mega Proyek Ibu Kota Baru, Selasa (27/10/2020).
Baca Juga: Berada di Lahan Konsesi, Proyek Ibu Kota Baru Berpotensi Tukar Guling
Menurut informasi dari situs ibukotauntuksiapa.id, setidaknya saat ini terdapat 150 keluarga Suku Balik yang tinggal di Kelurahan Pemaluan. Dahulu mereka bisa hidup makmur dengan sumber makanan yang berlimpah.
Namun, Suku Balik pernah terpinggirkan karena adanya perusahaan kayu yang masuk ke Kalimantan Timur sekitar tahun 1960. Hal itu menjadi permulaan Suku Balik mulai kesulitan dalam kehidupan dan eksistensinya, bahkan sebagian dari mereka memilih untuk pindah.
Saat ini pun kehidupan mereka kembali terancam dengan adanya proyek IKN. Pasalnya dampak dari pembangunan tersebut tentu harga tanah yang akan naik serta banyaknya penduduk luar Kalimantan Timur yang sudah berminat untuk pindah ke sana.
"Dalam artian penduduk aslinya bisa tersingkir seperti apa yang terjadi di Jakarta dulu," tuturnya.
Baca Juga: Jembatan Pulau Balang di IKN Kalimantan Timur, Akhirnya Tersambung
