Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade angkat bicara terkait adanya sejumlah loyalis Presiden Joko Widodo yang mendapatkan jabatan komisaris di perusahaan-perusahaan yang dikendali Kementerian BUMN.
Perihal itu, politikus Partai Gerindra ini menganggap praktik bagi-bagi jabatan seolah sudah menjadi budaya. Bahkan, menurutnya, budaya bagi-bagi jabatan itu bukan hanya terjadi di rezim Jokowi.
Andre menyebut, praktik semacam itu bahkan sudah terjadi sejak era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Iya budaya, kalau kita mau jujur ya budaya bagi-bagi jabatan itu kan sudah dimulai dari zaman Pak SBY menjadi presiden ya. Banyak sekali relawan pendukung beliau yang diakomodir menjadi komisaris, itu sudah dicontohkan oleh Presiden SBY periode yang lalu," kata Andre dihubungi Suara.com, Selasa (27/10/2020).
Terkait penunjukan relawan menjadi komisaris apakah sesuai dengan kompetensinya atau tidak, Andre tidak ingin mencampuri.
Menurut Andre, soal penempatan orang, itu semua merupakan kewenangan Menteri BUMN Erick Tohir. Anggota Komisi VI ini mengklaim hanya bersifat mengawasi kinerja Erick maupun orang-orang pilihannya di kursi BUMN.
"Kami tentu di Komisi VI tidak bisa mengintervensi kewenangan pak Menteri BUMN. Yang jelas yang bisa kami lakukan ya kami akan mengawasi apakah tokoh-tokoh atau orang-orang yang diangkat itu punya kompetensi atau tidak setelah mereka dilantik dan bekerja," kata Andre.
Sebelumnya, praktik pemberian jabatan komisaris BUMN pada sejumlah politisi maupun relawan pendukung rezim memang sudah sangat lazim di Indonesia. Berikut ini sederet relawan Jokowi jadi komisaris di BUMN.
Pemberian jabatan di BUMN kepada relawan Jokowi pun baru-baru ini terjadi. Yang terbaru, Ulin Yusron menjadi Komisaris ITDC dan Eko Sulistyo (Komisaris PLN).
Baca Juga: Anak Muda Ini Bikin Sepeda Lipat Khusus untuk Presiden Jokowi
Selain mereka, terdapat nama-nama lain relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang duduk di kursi komisaris beberapa perusahaan BUMN. Siapa sajakah mereka?
