Infografis
Suara.com - Survei lembaga Indikator Politik Indonesia menemukan mayoritas masyarakat takut menyatakan pendapat.
Analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim mengatakan hasil survei tersebut mengandung hal positif, terutama di media sosial.
Selama ini medsos banyak dihiasi pendapat-pendapat tidak berkualitas berupa hoax, ujaran kebencian, hinaan, hujatan. "Mudah-mudahan mulai ada self-censorship," kata Rustam.
Bagi Rustam ancaman terhadap demokrasi bukan hanya datang dari menurunnya kebebasan menyatakan pendapat, tapi ancaman lebih besar justru datang dari kebebasan berekspresi yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hujatan, hinaan, ujaran kebencian.
Baca Juga: Fadli Zon: Ada Kecenderungan Rezim Sekarang jadi Otoriter
Bagi dia ancaman terhadap demokrasi bukan hanya datang dari menurunnya keberanian menyatakan pendapat, tapi ancaman lebih besar justru datang dari kebebasan berekspresi yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hujatan, hinaan, ujaran kebencian.
Kebebasan menyatakan pendapat yang palsu, yang tidak berkualitas dalam bentuk hoax, hinaan, ujaran kebencian, kata Rustam, telah memerosotkan kualitas demokrasi, bahkan di negara-negara demokrasi yang sudah mapan, seperti Amerika Serikat dalam bentuk meningkatnya rasisme.
Survei Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancarai melalui telepon. Margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei tersebut bertema Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi.
Hasilnya, sebanyak 21,9 persen responden sangat setuju sekarang semakin takut menyatakan pendapat, kemudian agak setuju 47,7 persen. Sedangkan yang kurang setuju 22 persen dan tidak setuju sama sekali 3,6 persen.
"Ini alarm, kita ingatkan ada situasi yang di bawah alam sadar masyarakat mulai takut ngomong," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, Minggu (24/10/2020).
Baca Juga: Setahun Jokowi - Ma'ruf, KontraS: Otoriter seperti Era Orde Baru
Indonesia sebagi negara penganut sistem demokrasi, kata dia, seharusnya memberi ruang yang luas untuk berpendapat.
"Apapun pendapat mereka, pro atau kontra dalam demokrasi harus mendapatkan tempat yang sama dengan mereka yang pro pemerintah," ujar Burhanuddin.
Hasil survei juga menunjukkan 20,8 persen responden sangat setuju jika sekarang semakin sulit melakukan demonstrasi, 53 persen agak setuju, sedangkan, 19,6 persen tidak setuju serta, 1,5 persen menyatakan tidak setuju sama sekali.
