Infografis
Suara.com - Politikus Ferdinand Hutahaean mengkritik pernyataan anggota DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon yang menyejajarkan penangkapan terhadap penceramah Sugi Nur Raharja atau Gus Nur dengan penangkapan zaman penjajahan Belanda dan Jepang.
Menurut Ferdinand sebagai seorang anggota DPR yang pernah turut mengesahkan banyak undang-undang yang mengatur tentang informasi traksaksi elektronik, hak menyampaikan pendapat di muka umum, dan banyak UU lain, tak sepatutnya Fadli berkomentar seperti itu.
"Karena penangkapan itu berdasar UU yang abang turut sahkan sebagai DPR, bukan atas pesanan penjajah," kata Ferdinand melalui akun media sosial yang dikutip Suara.com, Minggu (25/10/2020).
Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskim Polri menangkap Gus Nur pada Sabtu (24/10/2020) atas dugaan menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan SARA dalam sebuah akun YouTube pada tanggal 16 Oktober 2020.
Usai adanya unggahan tersebut, Gus Nur dilaporkan oleh Ketua Pengurus Nahdlatul Ulama Cabang Cirebon Aziz Hakim ke Bareskrim Polri dengan nomor laporan LP/B/0596/X/2020/Bareskrim tertanggal 21 Oktober 2020.
Fadli Zon mengatakan harus ada yang mendata dan mencatat, bahkan membukukan sudah berapa banyak orang ditangkap krn UU ITE yang diinterpretasikan seperti dalam penangkapan terhadap Gus Nur. "Jelas ini penistaan terhadap konstitusi, demokrasi, dan hak asasi manusia," kata dia.
"Penangkapan-penangkapan seperti ini mirip seperti di zaman penjajahan Belanda dan Jepang dulu," kata dia. Dia juga mengunggah tautan berita media online berjudul Saat Ditangkap, Gus Nur Sedang Bekam Usai Hadiri Pengajian.
Sementara Ketua Umum Cyber Indonesia Muannas Alaidid berharap Markas Besar Polri jangan berhenti pada penangkapan terhadap Gus Nur.
Muannas berharap pemilik kanal Youtube yang ikut serta mendistribusikan konten berisi pernyataan Gus Nur juga diproses polisi.
Baca Juga: Gus Nur Khusyuk Jadi Makmum Salat Magrib di Bareskrim
"Semoga tidak berhenti Sugi, tetapi juga pemilik kanal YouTube yang kemudian ikut menyebarkan yang diduga dilakukan seorang dengan insiial RH seorang pakar hukum juga bisa ditindaklanjuti," kata Muannas.
