Infografis
Suara.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia/KBRI Abu Dhabi menganggap isu tukar lahan di balik pengabadian nama Presiden Joko Widodo sebagai salah satu jalan di Uni Emirat Arab (UEA) sebagai informasi hoaks yang menyesatkan. Pendiri Watchdoc dan pegiat HAM, Dhandy Laksono pun membantah kalau informasi tersebut masuk kategori yang menyesatkan.
"Singkat saja. Tak ada yang menyesatkan," kata Dhandy melalui akun Twitternya @Dhandy_Laksono pada Sabtu (24/10/2020).
Dhandy lantas menanyakan balik terkait argumen KBRI Abu Dhabi kalau pengabadian nama Jokowi sebagai salah satu jalan di Abu Dhabi adalah sebagai bentuk kemajuan dan capaian kerja sama bilateral RI dan UEA.
Apabila indikator kemajuan kerja sama bilateral antar negara itu juga termasuk soal proyek ibu kota, menurut Dhandy, Merah memiliki hak untuk menyampaikan opininya.
"Bagaimana mengukur klaim 'memajukan hubungan bilteral'? Kalau salah satu indikatornya peningkatan deal ekonomi, termasuk proyek ibu kota negara, maka @Merah_Johansyah sebagai warga negara berhak memaknai indikator itu dengan caranya," ujarnya.
Kemudian, Dhandy juga menganggap kalimat memajukan hubungan bilateral yang digunakan KBRI Abu Dhabi merupakan bahasa birokrat yang biasa digunakan oleh mahasiswa jurusan Hubungan Internasional semester awal.
Sedangkan Merah, dinilai sedang beropini tidak menggunakan bahasa birokrat seperti KBRI Abu Dhabi.
"@kbriabudhabi kalimat 'memajukan hubungan bilateral' itu bahasa birokrat, abstrak, dipakai diplomat atau anak HI semester awal," ucapnya.
"Nah, @Merah_Johansyah bukan bicara dalam bahasa dinas KBRI. Bukan berarti menyesatkan, apalagi hoaks," sambung Dandhy.
Baca Juga: Isu Tukar Lahan di Balik Nama Jalan Jokowi, KBRI Abu Dhabi: Menyesatkan
Sebelumnya, akun Twitter KBRI Abu Dhabi dihujani permintaan tanggapan dari warganet terkait sebuah cuitan dari Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah. Melalui akun Twitter pribadinya, ia menduga adanya penukaran nama jalan dengan lahan di Kalimantan Timur untuk UEA.
