Infografis
Suara.com - Kedutaan Besar Republik Indonesia/KBRI Abu Dhabi menganggap isu tukar lahan di balik pengabadian nama Presiden Joko Widodo sebagai salah satu jalan di Uni Emirat Arab (UEA) sebagai informasi hoaks yang menyesatkan. Pendiri Watchdoc dan pegiat HAM, Dhandy Laksono pun membantah kalau informasi tersebut masuk kategori yang menyesatkan.
"Singkat saja. Tak ada yang menyesatkan," kata Dhandy melalui akun Twitternya @Dhandy_Laksono pada Sabtu (24/10/2020).
Dhandy lantas menanyakan balik terkait argumen KBRI Abu Dhabi kalau pengabadian nama Jokowi sebagai salah satu jalan di Abu Dhabi adalah sebagai bentuk kemajuan dan capaian kerja sama bilateral RI dan UEA.
Apabila indikator kemajuan kerja sama bilateral antar negara itu juga termasuk soal proyek ibu kota, menurut Dhandy, Merah memiliki hak untuk menyampaikan opininya.
Baca Juga: Isu Tukar Lahan di Balik Nama Jalan Jokowi, KBRI Abu Dhabi: Menyesatkan
"Bagaimana mengukur klaim 'memajukan hubungan bilteral'? Kalau salah satu indikatornya peningkatan deal ekonomi, termasuk proyek ibu kota negara, maka @Merah_Johansyah sebagai warga negara berhak memaknai indikator itu dengan caranya," ujarnya.
Kemudian, Dhandy juga menganggap kalimat memajukan hubungan bilateral yang digunakan KBRI Abu Dhabi merupakan bahasa birokrat yang biasa digunakan oleh mahasiswa jurusan Hubungan Internasional semester awal.
Sedangkan Merah, dinilai sedang beropini tidak menggunakan bahasa birokrat seperti KBRI Abu Dhabi.
"@kbriabudhabi kalimat 'memajukan hubungan bilateral' itu bahasa birokrat, abstrak, dipakai diplomat atau anak HI semester awal," ucapnya.
"Nah, @Merah_Johansyah bukan bicara dalam bahasa dinas KBRI. Bukan berarti menyesatkan, apalagi hoaks," sambung Dandhy.
Baca Juga: Demo Warnai Setahun Periode Kedua Jokowi, Bagaimana Nasib Demokrasi?
Sebelumnya, akun Twitter KBRI Abu Dhabi dihujani permintaan tanggapan dari warganet terkait sebuah cuitan dari Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah. Melalui akun Twitter pribadinya, ia menduga adanya penukaran nama jalan dengan lahan di Kalimantan Timur untuk UEA.
Banyaknya permintaan yang diajukan warganet tersebut, pihak KBRI Abu Dhabi mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak beropini tanpa dasar.
"KBRI mengimbau semua pihak agar tidak sembarang mengambil kesimpulan, apalagi membuat hoaks berdasarkan cocoklogi yang serampangan," tuturnya.
"Kita harus objektif menilai sesuatu. Silakan riset dan banyak baca tentang kemajuan dan capaian kerja sama bilateral RI-UEA dalam beberapa tahun terakhir."
Mulanya, Koordinator Nasional Jatam Merah Johansyah mengungkap ada dugaan nama jalan Jokowi di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab sebagai hasil tukar dengan lahan 256 ribu hektar di Kalimantan Timur.
Merah mengungkapkan hal tersebut melalui akun Instagramnya @Merah_Jatamsyah pada Kamis (22/10/2020) kemarin.
"Satu ruas jalan di kawasan bisnis untuk plang nama Jokowi, sementara 256 ribu ha atau empat kali luas Jakarta untuk dinasti Uni Emirat Arab di Kalimantan Timur," ungkap Merah.
Penukaran lahan 256 ribu hektar atau setara empat kali luas Jakarta itu diberikan kepada UEA dalam rangka megaproyek ibu kota Indonesia yang baru.
Merah yang bergelut dalam perlindungan lingkungan hidup menyebut proyek ibu kota baru sendiri telah menenggelamkan mimpi dan harapan generasi mendatang untuk menghirup oksigen dari ekosistem Kalimantan.
"Peragaan bisnis pasca omnibus Cilaka yang melindas buruh dan lingkungan. Menuju omnibus penggadaian selanjutnya berkedok proyek ibukota baru," ujarnya.
Merah mengatakan ada sejumlah nama oligarki yang masuk ke dalam pemilik konsesi di Kaltim yakni Putra Mahkota Abu Dhabi Mohamed bin Zayed (MBZ), Masayoshi Son dan Tony Blair. Mereka ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Pembangunan Ibu Kota Baru.
Sebelumnya, nama Presiden Jokowi diabadikan sebagai nama jalan di Abu Dhabi Uni Emirat Arab.
Keputusan ini tertuang dengan acara peresmian yang diselenggarakan Senin (19/10/2020) kemarin waktu setempat.
Nama jalan dalam bahasa Inggris: President Joko Widodo Street ini diresmikan oleh Sheikh Khalid bin Mohammed bin Zayed Al Nahyan, anggota sekaligus Chairman Abu Dhabi Executive Office.
Seremoni berlangsung tepat pukul 16:45 waktu setempat.
Nur Ibrahim Koordinator Fungsi Pensosbud KBRI Abu Dhabi dalam rilisnya mengatakan, penamaan jalan Presiden Joko Widodo merefleksikan hubungan erat RI – UEA.
Sekaligus bentuk penghormatan Pemerintah UEA kepada Presiden RI saat ini Joko Widodo. Dalam memajukan hubungan bilateral RI – UEA selama menjabat sebagai kepala negara.
Jalan Presiden Joko Widodo terletak di salah satu ruas jalan utama, yang membelah ADNEC (Abu Dhabi National Exhibition Center) dengan Embassy Area, kawasan yang ditempati sejumlah Kantor Perwakilan Diplomatik.
