Infografis
Suara.com - Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly angkat bicara terkait pembangkangan sipil menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja yang belakangan ini ramai terjadi.
Yasonna Laoly menyatakan kekesalannya sampai menilai seolah-olah seperti akan terjadi kiamat saja.
Menurut Yasonna Laoly, ajakan pembangkangan sipil merupakan bentuk provokasi dan politik untuk tidak percaya kepada pemerintah.
Adanya pembangkangan sipil dirasanya justru akan menimbulkan masalah baru. Sebab tidak semua paham dengan konsepnya.
Baca Juga: Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Lagi, Rocky: Melayani Kecurigaan Publik
"Siapa juga yang akan bertanggung jawab menjamin pembangkangan sipil berjalan pasti tanpa kekerasan," ujarnya dilansir dari Hops.id -- Jaringan Suara.com.
Oleh sebab itu, Yasonna Laoly dalam acara bincang ROSI Kompas TV mengajak para aktivis dan akademisi yang menyerukan pembangkangan sipil agar mengikuti jalur formal saja.
Menurutnya, ketidakpuasan atas UU Omnibus Law Cipta Kerja bisa langsung disampaikan ke Mahkamah Konstitusi (MK) tanpa perlu menciptakan kegaduhan.
"Pembangkangan sipil ini politik lah. Ajak distrust ke pemerintah, gak bayar pajak ini too much. Ini ada perbedaan ya. Kita mesti taat lah," kata Yasonna Laoly.
"Ini bukan lagi berbahaya, sangat mengerikan. Kita ajak orang yang tak paham untuk pembangkangan sipil," sambungnya.
Baca Juga: CEK FAKTA: Benarkah MK Resmi Gagalkan Omnibus Law Usai Demo Mahasiswa?
Lebih lanjut lagi, Yasonna Laoly pun mengaku kesal dengan para penyeru pembangkangan sipil yang mengajak masyarakat untuk tak percaya lagi dengan MK.
Yasonna Laoly mengatakan cara berpikir seperti itu justru menunjukkan adanya kemunduran. Oleh sebab itu, ia menjadi setengah malu dibuatnya.
"Kalian ke DPR gak percaya, ke pemerintah, ke MK gak percaya. Hanya percaya diri sendiri. Come on. Ini monopoli kepercayaan diri sendiri," ujarnya dengan nada tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, Yasonna Laoly pun mengaku pasrah. Sebab, menurutnya sekencang apapun pemerintah menjelaskan ujungnya tetap tidak akan diterima. Pasalnya Yasonna menuding mereka sudah memonopoli diri sendiri.
"Sudah dibelakangnya apriori. Sudah suudzon, memonopoli diri sendiri," tegasnya.
Yasonna Laoly merasa gerakan pembangkangan sipil ini seolah menghalalkan segala cara agar bisa membatalkan Omnibus Law. Ia juga khawatir aksi tersebut juga ditunggangi oleh para pemain politik yang memiliki tujuan lain.
"Di sini akan masuk penumpang politik yang lain. Kan terjadi sesuatu nanti kan (dalihnya) kami akan usulkan damai-damai kok kalau sudah terjadi lepas tangan saja kan tapi gak mau tanggung jawab atas konsekuensi ini,"kata Yasonna Laoly.
"Ini gerakan sistematik. Nanti kalau terjadi kerusuhan tanggung jawab gak? Dijamin gak? Karena ini tujuannya sampai batal, seolah-olah ini mau kiamat saja UU Omnibus Law Cipta Kerja," tandasnya.
