Infografis
Suara.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Sektor Keamanan menilai, institusi TNI dan Polri tidak tepat mengurusi orientasi seksual anggotanya. Hal ini terkait polemik ada anggota TNI dan Polri yang memiliki orientasi seksual Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender alias LGBT.
Organisasi masyarakat sipil, Arus Pelangi, ELSAM, SGRC Indonesia dan Koalisi Reformasi Sektor Keamanan mengatakan, tugas dan fungsi utama TNI dan Polri ialah untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Selain itu, tugas pimpinan TNI dan Polri adalah memastikan kalau anggotanya dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional.
Melihat tugas pimpinan militer dan kepolisian yang harus mendorong upaya profesionalisme anggotanya, maka orientasi seksual anggota TNI dan Polri sejatinya bukan menjadi ranah mereka.
"Sehingga tidak tepat jika negara dan pimpinan Polri serta TNI mengurusi orientasi seksual anggotanya yang merupakan privasi dari anggotanya," demikian keterangan tertulis dalam pernyataan bersama koalisi, Jumat (23/10/2020).
Baca Juga: Pemberian Sanksi ke Brigjen EP karena Gabung LGBT Dianggap Menyalahi Aturan
LGBT secara individu maupun kelompok harus dimaknai sebagai bagian dari keragaman orientasi seksual dan identitas gender. Sebab, hal itu dilindungi dan selaras dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang kemudian dipertegas dalam Prinsip-prinsip Yogyakarta.
Kemudian, serangkaian tindakan MA, TNI dan Polri yang memberikan sanksi terhadap anggotanya dianggap mereka bertentangan dengan konstitusi yakni Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan hak bebas dari perlakuan diskriminatif yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (2) jo. Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Penjatuhan sanksi juga dinilainya melanggar peraturan yang ditetapkan dalam lingkungan TNI-Polri. Seperti diatur dalam Undang-undang TNI Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
"Poin dalam UU TNI secara tegas menyebutkan prinsip hak asasi manusia, sebuah prinsip yang akan terlanggar apabila TNI menjatuhkan sanksi semata-mata karena orientasi seksual atau identitas gender seseorang," terangnya.
Sebelumnya, Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung Mayor Jenderal (Purn) Burhan Dahlan mengungkapkan, orientasi seksual LGBT ikut berkembang di kalangan Tentara Nasional Indonesia. Bahkan, menurut informasi yang didapat Burhan, terdapat pula kelompok persatuan LGBT TNI - Polri.
Burhan mendapatkan kabar tersebut ketika ia diajak berdiskusi di Markas Besar TNI Angkatan Darat. Saat itu, Burhan diberikan informasi adanya fenomena LGBT di lingkungan tersebut.
Baca Juga: DPR: Jangan Gunakan Paradigma Budaya Barat dalam Melihat LGBT
Hal itu disampaikan Burhan dalam sebuah acara bertajuk Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pada Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia yang disiarkan melalui akun YouTube Mahkamah Agung RI, 12 Oktober 2020.
"Agak unik yang disampaikan mereka kepada saya yakni masalah mencermati perkembangan LGBT di lingkungan TNI," kata Burhan.
Bahkan, ia juga diberitahu kalau sudah ada kelompok khusus anggota yang memiliki kecenderungan serupa. Bukan hanya TNI, Polri pun ikut masuk dalam kelompok tersebut.
"Ternyata mereka menyampaikan kepada saya sudah ada kelompok-kelompok baru, kelompok persatuan LGBT TNI-Polri," ungkapnya.
Burhan menyebut pemimpin kelompok itu berpangkat sersan. Sementara anggotanya berpangkat letnal kolonel.
"Ini unik. Tapi memang ini kenyataan," ucapnya.
