Infografis
Suara.com - Jaksa Penuntut Umum/JPU meminta majelis hakim menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh terdakwa kasus surat jalan palsu, Anita Kolopaking. Hal itu diungkapkan tim JPU dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat (23/10/2020).
JPU menilai, surat dakwaan terhadap Anita telah disusun secara jelas dan cermat.
"Dalam surat dakawaan jaksa telah menerangkan secara jelas tindak pidana yang dilakukan terdakwa secara terang dan jelas. Seharusnya pensihat hukum hendaknya membaca seluruh surat dakwaan secara utuh, tidak sepotong sepotong," kata Jaksa Yeni Trimulyani.
Yeni melanjutkan, di dalam surat dakwaan juga telah memuat fakta pertemuan Anita dengan Brigjen Prasetijo Utomo. Keduanya bertemu untuk mengambil surat jalan hingga surat keterangan sehat atas nama Djoko Tjandra.
"Setelah Anita Kolopaking mendapatkan dokumem dokumen tersebut, saksi Prasetijo Utomo lalu menscan lalu mengirim pada Djoko Tjandra," ujar dia.
Atas dasar itu, tim JPU meminta agar hakim menolak eksepsi yang diajukan oleh Anita sepenuhnya. Kemudian, hakim juga diminta menerima dakwaan yang dibuat oleh JPU.
"Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Anita D Kolopaking. Menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum," papar Yeni.
Selanjutnya, hakim juga diminta melanjutkan perkara tersebut ke tahap pemeriksaan. Jika nantinya hakim mempunyai pendapat lain, JPU meminta agar ada putusan yang adil.
"Melanjutkan Pemeriksaan perkara Pidana atas nama Terdakwa Prasetijo Utomo. Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo at bono)," tuturnya.
Baca Juga: Dicurigai Bekingi Terdakwa Pinangki, Jokowi Didesak Pecat Jaksa Agung
Pada hari yang sama, JPU turut meminta hakim menolak eksepsi yang dilayangkan oleh dua terdakwa lainnya. Mereka adalah Djoko Tjandra dan Brigjen Prasetijo Utomo.
