Infografis
Bagi Ferdinand pembangkangan sipil bukan merupakan pemikiran intelektual. Intelektual, kata dia, seharusnya menempuh jalur normatif dan hukum.
"Ngakunya intelektual, tapi provokasinya pembangkangan sipil, tak bayar pajak dan mogok kerja. Ini bukan pemikiran intelektual karena intelektual harusnya berada dijalur normatif dan koridor hukum. Provokasi seperti ini biasanya dilakukan oleh pembangkang yang terganggu, bukan akademisi," katanya.
Sementara menurut pendapat analis politik dan ekonomi Rustam Ibrahim di dalam masyarakat demokratis, pembangkangan masyarakat untuk mematuhi peraturan hukum dapat dibenarkan jika memenuhi dua moral justification.
Rustam mengatakan di dalam sistem demokrasi, UU adalah produk masyarakat sendiri (Presiden dan DPR dipilih oleh rakyat untuk mewakili mereka di eksekutif dan legislatif). Maka, kata dia, menjadi kewajiban moral (moral obligation) dari rakyat untuk mematuhi hukum yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut.
Rustam mengatakan rakyat atau civil society dapat membangkang mematuhi hukum, jika: pertama, UU tersebut melanggar hak-hak warga paling dasar (HAM) termasuk hak-hak sipil (civil rights).
Kedua, aksi pembangkangan dilakukan tanpa kekerasan (non-violence). Menurut Rustam hal itu yang dilakukan Mahatma Gandhi, Martin Luther King, dan Nelson Mandela.
"UU Ciptaker mungkin mengurangi hak-hak buruh atau hak atas lingkungan hidup, tapi tidaklah melanggar hak-hak dasar warga negara," kata Rustam di media sosial.
"Ada juga kelompok-kelompok warga negara yang diuntungkan. Dan aksi-aksi demo yang dilakukan akhir-akhir ini sama sekali bukan bentuk civil disobedience, tapi civil unrest," Rustam menambahkan.
Isu pembangkangan sipil mengemukan setelah disampaikan oleh akademisi Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar. Dia menyebut civil disobedience dapat digunakan sebagai bentuk penolakan terhadap eksistensi UU tersebut.
Baca Juga: Pembangkangan Sipil Bisa Dilakukan Kalau Memenuhi Dua Unsur Ini
Gagasan tersebut muncul setelah terjadi penolakan dari berbagai lapisan masyarakat terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
