Infografis
Suara.com - Direktur Imparsial Al Araf menilai pengiriman pasukan TNI dan Polri untuk menjaga wilayah di Papua merupakan keputusan yang salah. Pendekatan keamanan yang cenderung eksesif tersebut justru malah mengundang beragam permasalahan baru.
Al Araf melihat kesalahan dilakukan pemerintah ketika hendak mengamankan Papua dari separatis. Semakin hari semakin bertambah pasukan non organik TNI dan Polri yang dikirim ke Timur Indonesia.
"Tidak perlu dengan mengirimkan suatu kekuatan-kekuatan non organik yang besar di sana, apalagi menambah konsentrasi pasukan yang besar. Misalkan dalam prediksi Kementerian Pertahanan dari 13 ribu sampai 29 ribu (pasukan) hingga 2029. Itu sesuatu yang meletakkan pola pendekatannya semakin eksesif," kata Al Araf dalam sebuah diskusi virtual, Kamis (22/10/2020).
Menurutnya perspektif pemerintah dalam mengamankan Papua mesti diubah. Penyelesaian setiap konflik sejatinya bisa dilakukan secara demokratis melalui dialog.
Baca Juga: JK Janji Bantu Pemerintah Selesaikan Konflik Papua Lewat Jalan Damai
Ia mencontohkan dengan konflik Aceh. Awalnya upaya penyelesaian konflik dilakukan melalui jalan operasi militer, akan tetapi konflik malah mampu terselesaikan setelah dibawa ke meja perundingan.
"Justru dengan sekian lama operasi keamanan tidak selesai di Aceh. Tapi begitu masuk ruang dialog dan perundingan dia bisa dilakukan," ujarnya.
Serupa dengan itu, Al Araf menilai pola pikir pemerintah dalam menyelesaikan konflik Papua pun harus serupa seperti Aceh.
"Konsekuensinya step pertama yang perlu dilakukan pemerintah dalam konteks itu adalah pola pendekatan keamanan harus dikurangi yang saya sebut dengan proses desekuritisasi," tandasnya.
Baca Juga: Konflik Papua, Puan: Pemerintah Harus Kedepankan Kemanusiaan
