Infografis
Suara.com - Perwakilan massa buruh yang menggelar aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di area Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, mengaku tidak puas.
Ini dikarenakan mereka hanya melakukan mediasi dengan pihak Kantor Staf Presiden (KSP). Mereka berharap bertemu Presiden Joko Widodo secara langsung.
Berdasarkan pantauan Suara.com, awalnya perwakilan massa buruh sekitar 5 sampai 7 orang difasilitasi bertemu dengan pihak istana sekitar pukul 14.30 WIB.
Namun, perwakilan massa hanya dari Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) saja yang melakukan pertemuan dengan KSP. Mereka diterima oleh Deputi IV KSP, Juri Ardianto di kawasam Istana.
Baca Juga: Ulil Gantian Kritik Komunikasi Jokowi Juga Buruk, Didemo Buruh Ketemu Bebek
"Kami itu berharap untuk diterima presiden. Kan semua juga kalau presiden mendengarkan bisa langsung kan. Ya kalau masalah puas jelas kami tidak puas," kata Ketum FSP LEM SPSI, Arif Minardi usai melakukan mediasi ditemui di lokasi, Kamis (22/10/2020).
Menurutnya, dalam pertemuan mediasi itu pihaknya menyampaikan surat soal permintaan kepada Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) agar UU Omnibus Law Cipta Kerja dibatalkan.
"Kita sampaikan kepada presiden intinya bahwa UU Cipta Kerja acara prosedur cacat. Menurut pakar prosedur itu jantungnya hukum, menurut teori itu jantungnya hukum prosedur itu. Sehingga jika prosedurnya tidak benar ya substansinya akan bermasalah. Terbukti kan kita lihat ada halaman-halaman berubah ubah," ungkapnya.
Selain itu, Arif juga menyampaikan agar para menteri atau pembantu presiden dievaluasi kinerjanya. Ia mengatakan, para menteri bekerja tidak sesuai perundang-undangan dan hanya membuat gaduh.
Pihak KSP kata Arif, berjanji akan meneruskan aspirasi yang disampaikan buruh tersebut kepada Jokowi. Sementara ketika ditanya soal kemungkinan mengajukan uji materi atau Judicial Review ke Mahkamah Kontitusi, Arif mengatakan, itu keputusan terakhir.
Baca Juga: Dikerjakan 5 Tahun, Jokowi Resmikan Jembatan di Kendari Berbiaya Rp 804 M
"Ya mereka akan menyampaikan kepada presiden," tandasnya.
Sementara sebelumnya, Ketua Umum buruh KASBI, Nining Elitos, mempertanyakan, apakah pemerintah hanya sekedar menampung aspirasi atau akan ada perubahan sikap soal Omnibus Law - UU Cipta Kerja.
"Kami tanya siapa yang menemui. Ketika kami ditemui apakah ada perubahan sikap dari pemerintah atau hanya sekedar menampung," katanya.
Jika hanya sekedar menampung aspirasi, kata Nining, hal itu sudah sering terjadi sejak Januari 2020 lalu. Massa KASBI hanya ingin bertemu dengan pihak Istana jika ada perubahan sikap mengenai Omnibus Law - UU Cipta Kerja.
"Kalau hanya sekedar menampung sudah cukup dari Januari smp sekarang aksi yang begitu besar terjadi. Kemudian tidak mungkin kami akan masuk ke dalam, kecuali pihak Istana menyampaikan terjadi perubahan sikap terhadap desakan kami," jelas Nining.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi tak bisa menemui langsung massa buruh lantaran saat ini tengah berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka kunjungan kerja. Kepala Negara bakal meresmikan pabrik gula hingga Jembatan Teluk Kendari.
Bersama rombongan terbatas, Kepala Negara lepas landas menuju Kabupaten Konawe Selatan dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis.
Presiden Jokowi berangkat sekitar pukul 07.00 WIB dan tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo, Konawe Selatan sekitar pukul 10.38 WITA.
