Infografis
Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mendesak kasus pembunuhan pendeta Yeremia Zanambani (68) di Intan Jaya, Papua agar diproses melalui peradilan umum.
Desakan itu disampaikan KontraS terkait dugaan ada keterlibatan anggota TNI
Kepala Divisi Advokasi KontraS Arif Nur Fikri mengatakan kalau pihaknya tidak melihat ada kerugian yang dialami oleh TNI dari peristiwa pembunuhan pendeta Yeremia. Sehingga menurutnya tidak ada alasan untuk diproses melalui peradilan militer.
"Teman-teman di koalisi berharap agar proses ini dapat dilakukan mekanisme proses peradilan umum. Karena kalau kita melihat dari peristiwa kasus penembakan terhadap pendeta, kami tak melihat ada bentuk kerugian pun yang dialami oleh pihak TNI," kata Arif saat menjelaskan melalui diskusi virtual, Kamis (22/10/2020).
Baca Juga: Mahfud MD Bicara tentang Pembunuhan Pendeta Yeremia di Kandang Babi
Lebih lanjut, KontraS juga menyayangkan atas penyangkalan aparat yang terlalu dini saat peristiwa pembunuhan baru terjadi. Pola seperti itu beberapa kali dilakukan aparat dalam kasus-kasus lainnya.
"Nah, seharusnya ini jadi catatan pemerintah untuk menggali kenapa aparat TNI yang saat peristiwa terjadi melakukan penyangkalan?" ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menerima hasil kerja Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Intan Jaya, Rabu (21/10/2020). Hasilnya, ada dugaan keterlibatan aparat dalam kasus pembunuhan pendeta Yeremia.
Pendeta Yeremia ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa pada 19 September 2020. Menurut hasil investigasi TGPF, dugaan keterlibatan oknum aparat pun muncul.
"Info dan data yang didapat tim menunjukkan dugaan keterlibatan oknum aparat meski ada juga kemungkinan dilakukan oleh pihak ketiga," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2020).
Baca Juga: Kasus Pembunuhan Pendeta, Masyarakat Adat Minta Anggota TNI Diperiksa
Setelah mendapatkan sejumlah bukti dan keterangan, pemerintah bakal menyelesaikan kasus tersebut sesuai dengan hukum berlaku baik pidana ataupun administrasi negara. Mahfud meminta pihak Polri dan Kejaksaan Agung untuk bekerja tanpa pandang bulu.
"Pemerintah meminta Polri dan Kejaksaan menyelesaikan sesuai hukum berlaku tanpa pandang bulu dan pemerinrah minta komisi kepolisian nasional untuk kawal proses selanjutnya laporan dari TGPF ini," ucap Mahfud.
