Infografis
Suara.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Jasra Putra mengungkapkan bahwa ada sebanyak 171 anak-anak yang diamankan polisi dari demonstrasi di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada Selasa (20/10/2020) siang tadi.
Jasra menyebut ratusan anak-anak yang berstatus pelajar ini tengah didata dan diperiksa lebih lanjut sebelum dikembalikan ke orang tuanya.
"Hasil koordinasi dengan Ibu Kompol Ema Rahmawati Kanit PPA Mabes Polri menyampaikan via WhatsApp sebanyak 171 pelajar diamankan oleh Polda Metro Jaya dan anak-anak sedang menjalani proses pendataan," kata Jasra, Selasa (20/10/2020).
Dia meminta polisi agar proses pendataan atau dilanjutkan secara hukum harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
Baca Juga: KPAI Kecam Ancaman Polisi Tak Beri SKCK Kepada Demonstran Pelajar
"Harus diupaya penahanan anak adalah upaya terakhir, pemulangan kepada orang tua adalah upaya yang prioritas," sambungnya.
Meski begitu, Jasra menyebut aksi demonstrasi yang bertepatan dengan satu tahun kerja Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin ini sudah berjalan baik dan aman bagi anak-anak.
"Terkait aksi hari ini KPAI mengapresiasi pada pihak Polri-TNI, serta massa mahasiswa, buruh yang bisa menjaga aksi berjalan secara damai, sehingga massa anak yang hadir setidaknya dapat terlindungi dari situasi yang tidak kita inginkan," ucapnya.
Meski begitu, dia tetap menyayangkan masih banyak ratusan anak-anak yang ikut demo bersama massa dewasa, hal serupa juga terjadi di Bogor, Tangerang dan Bekasi tanpa mengetahui tujuan demo tersebut.
"Ada yang mengaku sudah tidak sekolah lagi, ada yang diajak teman lewat media sosial, sekedar ingin tahu saja terkait kegiatan demo, ada juga yang datang karena keinginan sendiri," ungkapnya.
Baca Juga: KPAI: Pelajar Ikut Demo UU Cipta Kerja Jangan Dikeluarkan dari Sekolah
KPAI juga menyayangkan anak-anak ikut demo tanpa protokol kesehatan bahkan ada yang merokok, hal ini seharusnya bisa dihindari dengan saling mengingatkan oleh orang dewasa.
Diketahui, gelombang demonstrasi menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja kali ini berlangsung damai di dekat Istana Negara, Jakarta Pusat.
Meski tak bisa mendekat ke Istana dan bertemu Jokowi yang tidak berada di tempat, ribuan massa dari berbagai elemen bersama aparat keamanan tetap menjaga kondusifitas dengan berorasi menyampaikan pendapatnya.
Mereka menuntut Jokowi membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu).
Rakyat menilai Perppu adalah jalan terbaik untuk membatalkan UU sapu jagat tersebut, sebab judicial review di Mahkamah Konstitusi dinilai sia-sia.
