Infografis
Suara.com - Korupsi (KPK) Nomor 19 tahun 2019 telah resmi berjalan sejak satu tahun lalu setelah direvisi oleh DPR RI, tepatnya pada 17 Oktober 2019.
Terkait hal itu, Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) dalam pelaksanaan supervisi dalam UU KPK hasil revisi itu.
"Genap setahun tanggal 17 Oktober kemarin diundangkannya revisi UU KPK Nomor 19 Tahun 2019, tapi Perpres Supervisi yang diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2) belum juga diterbitkan. Padahal supervisi adalah merupakan salah satu tugas pokok KPK," ungkap Nawawi dihubungi, Selasa (20/10/2020).
Adapun dalam UU KPK Baru Nomor 19 tahun 2019, tercantum Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:
Baca Juga: Minta Mobil Baru Rp 1 M Dicap Hedon, Pimpinan KPK: Datang ke Kontrakan Saya
Ayat (1) Dalam melaksanakan tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan tugas supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.
Maka itu, Nawawi menyayangkan fungsi KPK untuk melakukan supervisi dalam kasus korupsi masih belum optimal. Lantaran, pelaksanannya masih menunggu Perpres yang harus ditandatangani oleh Jokowi.
"Bagaimana bisa melaksanakan tugas dan fungsi itu dengan baik kalau instrumen aturan operasionalnya belum ada? Inilah juga yang membuat pelaksanaan supervisi KPK menjadi tidak optimal," ucapnya.
Baca Juga: Jokowi Khawatir Kasus Corona Meledak Lagi Selama Libur Panjang Oktober
