Suara.com - Presiden Filipina mengatakan siap menghadapi dakwaan dan bertanggung jawab atas kebijakannya untuk mengeksekusi mati tersangka kasus narkoba.
Menyadur Channel News Asia, pernyataan Presiden Rodrigo Duterte disiarkan di televisi pada Senin (19/10) malam waktu setempat.
"Jika ada pembunuhan di sana, saya akan mengatakan bahwa saya adalah orangnya ... Anda dapat meminta pertanggungjawaban saya atas apa pun, kematian apa pun yang terjadi dalam pelaksanaan perang narkoba," ujar Duterte.
"Jika Anda terbunuh itu karena saya marah dengan obat-obatan," tegas presiden Duterte dengan nada bicara keras.
Baca Juga: Sinocav Akan Uji Klinis Vaksin Covid-19 di Filipina, Mulai Kapan?
"Jika itu yang saya katakan, bawa saya ke pengadilan untuk dipenjara. Baik, saya tidak punya masalah. Jika saya melayani negara saya dengan masuk penjara, dengan senang hati."
Hampir 6.000 eksekusi tersangka kasus narkoba telah dilaporkan oleh polisi, namun pengawas hak asasi manusia Filipina menduga jumlah kematian jauh lebih besar.
Setidaknya dua pengaduan atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan pembunuhan massal sehubungan dengan kebijakan Duterte sedang diperiksa oleh jaksa Pengadilan Kriminal Internasional.
Duterte menanggapi keluhan tersebut dengan menarik Filipina dari pengadilan dunia dua tahun lalu dalam sebuah langkah yang menurut kelompok hak asasi manusia sebagai kemunduran besar perjuangan negara melawan impunitas.
Jaksa ICC mengatakan pemeriksaan pembunuhan tersangka narkoba akan terus berlanjut meskipun Filipina ditarik.
Baca Juga: Kisah Inspiratif, Rosie Tak Punya Kaki Terseok-seok ke Altar saat Menikah
Duterte bertanya pada hari Senin "kapan narkoba menjadi kemanusiaan?"
Dalam pernyataannya, Duterte menggambarkan narkoba sebagai ancaman keamanan nasional dan ancaman publik seperti pemberontakan komunis selama puluhan tahun yang wajib ditumpas oleh pemerintah.
"Jika ini dibiarkan terus menerus dan jika tidak ada tindakan tegas yang diambil terhadap mereka, itu akan membahayakan keamanan negara," kata Duterte, mantan jaksa penuntut pemerintah.
"Ketika Anda menyelamatkan negara Anda dari kehancuran orang-orang seperti NPA dan obat-obatan, Anda melakukan tugas suci," katanya, mengacu pada pemberontak Tentara Rakyat Baru komunis.
Ada 1,6 juta pecandu narkoba di Filipina, kata Duterte, mengutip statistik dari badan anti-narkotika.
Polisi telah melaporkan sedikitnya 5.856 tersangka narkoba telah tewas dalam penggerebekan dan lebih dari 256.000 lainnya ditangkap sejak dimulainya tindakan keras tersebut.
Kelompok hak asasi manusia menuduh pihak berwenang tidak melaporkan seluruh kematian tersangka kasus narkoba tersebut.
Duterte mengatakan pembunuhan tersangka narkoba yang tidak terjadi selama operasi seharusnya tidak disalahkan padanya, menambahkan kematian itu mungkin dipicu oleh persaingan antar geng.
Ada kecurigaan luas atas pembunuhan di luar hukum dalam tindakan keras tersebut, tuduhan yang dibantah oleh Duterte dan polisi.
Pada tahun 2018, pengadilan memvonis tiga petugas polisi karena membunuh seorang siswa berusia 17 tahun setelah saksi dan video keamananmembantah klaim mereka bahwa tersangka ditembak setelah melakukan perlawanan dengan kekerasan, alasan umum yang dikutip oleh petugas polisi setelah tersangka narkoba dibunuh.