Infografis
Suara.com - Kawasan patung kereta kuda Arjuna Wijaya atau dikenal sebagai patung kuda, Jakarta Pusat, siang hari ini, mulai dipenuhi berbagai elemen masyarakat yang akan menyampaikan aspirasi kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin.
Salah satu elemen yang mulai memadati kawasan tersebut adalah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang datang untuk menyampaikan penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja.
Menurut pengamatan Yosea Arga Pramudita, jurnalis Suara.com di lokasi, sekitar jam 14.00 WIB tadi, gelombang massa berdatangan dari arah Jalan Medan Merdeka Selatan.
Di kawasan patung kuda, mereka berorasi. Mereka menjelaskan kenapa UU Cipta Kerja perlu ditolak.
Baca Juga: Demonstran Diingatkan Waspada, Ruhut: Ada Begundal-begundal Provokator
Beberapa waktu yang lalu, Koordinator Aliansi BEM SI Remy Hastian mengatakan mahasiswa menilai pemerintah tidak mendengarkan aspirasi masyarakat yang menginginkan UU Cipta Kerja dibatalkan.
"Terlebih lagi sebelumnya Presiden telah meminta MK untuk mendukung UU Cipta Kerja serta revisi terhadap UU MK, hal tersebut memberikan kesan bahwa melakukan judicial review bukan merupakan cara yang efektif," kata dia.
Dia juga mengecam tindakan aparat yang dinilai represif terhadap masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Demonstrasi hari ini bertepatan dengan satu tahun kepemimpinan Kabinet Kerja Jokowi pada periode kedua.
Karena aksi dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, Remy meminta semua peserta demonstrasi untuk menaati protokol kesehatan.
Baca Juga: Ruhut Sitompul: Siapa Raja Ngeles? Ya Kadrun
Dia memperkirakan peserta aksi mencapai lima ribu orang yang datang dari berbagai daerah.
Ruhut minta hati-hati
Melalui video yang diunggah ke media sosial, politikus PDI Perjuangan Ruhut Sitompul mewanti-wanti demonstran untuk berhati-hati dalam penyampaian pendapat.
"Tolong dengar baik-baik ya, mau ada demonstrasi hati boleh panas, kepala tetap dingin," kata Ruhut.
Ruhut dalam video -- juga dalam berkali-kali pernyataan lewat media sosial -- mengingatkan mereka untuk mewaspadai penyusup. Ruhut menyebut penyusup dan provokator sebagai "begundal-begundal provokator."
"Memang, demonstrasi tidak dilarang, tetapi saya mohon harus tetap waspada, waspada, waspadalah karena ada pihak ketiga, penunggang-pengunggang gelap, begundal-begundal provokator," kata Ruhut.
Ruhut kemudian memuji-muji Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Puan Maharani. Menurut Ruhut, "sebenarnya Presiden kita Bapak Joko Widodo dan Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani sudah secara terang benderang menjelaskan apa itu UU Cipta Kerja, tiada lain menuju jalan untuk kita menjadi indonesia maju."
Ruhut berharap demonstrasi berlangsung dengan damai karena apabila ada hal yang tidak diinginkan bersama, korban adalah rakyat kecil.
Catatan kritis
Ada sejumlah catatan kritis yang disampaikan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam atas kepemimpinan Jokowi pada tahun pertama periode kedua.
Pertama, secara politik, Jokowi mampu mengonsolidasikan parlemen untuk menjadi bagian pendukung pemerintah. Ada tujuh fraksi yang mendukung pemerintah. "Secara politik ini sangat kuat, bahkan bisa dikatakan hampir power full," kata Arif kepada Suara.com.
Tetapi pada catatan kedua, secara ekonomi, pemerintahan Jokowi mendapatkan tantangan yang tak ringan. Perekonomian mengalami penurunan signifikan, diperparah lagi sejak Maret 2020 lalu, muncul pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua aspek.
"Sehingga mau tidak mau itu jadi tantangan politik sendiri, karena akan menguji kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf," kata Arif.
Dalam konteks tersebut, kredibilitas Jokowi dipertaruhkan.
Ketiga, Arif menilai beberapa langkah pemerintah Jokowi banyak mendapat tentangan dari masyarakat, di antaranya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja.
Keempat, dari segi komunikasi publik, pemerintahan Jokowi dinilai kurang bagus. Banyaknya protes dari masyarakat atas kebijakan yang diambil menunjukkan sosialisasi yang tidak masif dan tidak efektif.
Jokowi, kata Arif, memang memiliki juru bicara, tetapi jika mereka tidak efektif tetap saja sia-sia. "Contoh, ketika komunikasi publik dengan banyak influencer yang digandeng sehingga fungsi jubir tidak maksimal. Ketika komunikasi publik jelek, tentu masyarakat akan banyak menolak, bukan karena faktor ketidakpemahamanan, tetapi karena substansi," kata dia.
Dalam konteks ini, Arif bicara tak hanya jubir Istana, tetapi juga tim hubungan masyarakat kementerian maupun lembaga negara.
