Kehebatan dan Kelemahan Jokowi Setahun Pertama Periode Kedua

Siswanto Suara.Com
Selasa, 20 Oktober 2020 | 11:26 WIB
Kehebatan dan Kelemahan Jokowi Setahun Pertama Periode Kedua
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin [Biro Pers Istana]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Hari ini pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin genap berusia setahun. Ada sejumlah catatan menarik yang disampaikan Direktur Indo Strategi Research and Consulting Arif Nurul Imam atas kepemimpinan Jokowi pada tahun pertama periode kedua: kelebihan dan kelemahannya.

Pertama, secara politik, Jokowi mampu mengonsolidasikan parlemen untuk menjadi bagian pendukung pemerintah. Ada tujuh fraksi yang mendukung pemerintah. "Secara politik ini sangat kuat, bahkan bisa dikatakan hampir power full," kata Arif kepada Suara.com, Selasa (20/10/2020).

Tetapi pada catatan kedua, secara ekonomi, pemerintahan Jokowi mendapatkan tantangan yang tak ringan. Perekonomian mengalami penurunan signifikan, diperparah lagi sejak Maret 2020 lalu, muncul pandemi Covid-19 yang berdampak pada semua aspek.

"Sehingga mau tidak mau itu jadi tantangan politik sendiri, karena akan menguji kepemimpinan dan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf," kata Arif.

Baca Juga: Periode Kedua Jokowi Mentahkan Anggapan Planga-Plongo: Lebih Berani

Dalam konteks tersebut, kredibilitas Jokowi dipertaruhkan.

Ketiga, Arif menilai beberapa langkah pemerintah Jokowi banyak mendapat tentangan dari masyarakat, di antaranya dalam konteks Undang-Undang Cipta Kerja.

Keempat, dari segi komunikasi publik, pemerintahan Jokowi dinilai kurang bagus. Banyaknya protes dari masyarakat atas kebijakan yang diambil menunjukkan sosialisasi yang tidak masif dan tidak efektif.

Jokowi, kata Arif, memang memiliki juru bicara, tetapi jika mereka tidak efektif tetap saja sia-sia. "Contoh, ketika komunikasi publik dengan banyak influencer yang digandeng sehingga fungsi jubir tidak maksimal.  Ketika komunikasi publik jelek, tentu masyarakat akan banyak menolak, bukan karena faktor ketidakpemahamanan, tetapi karena substansi," kata dia.

Dalam konteks ini, Arif bicara tak hanya jubir Istana, tetapi juga tim hubungan masyarakat kementerian maupun lembaga negara.

Baca Juga: Politikus Pro Jokowi Tegur Tengku: Belum Paham, Tapi Paling Kenceng Berkoar

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI