Terus Dirongrong Demonstran, PM Thailand Adakan Rapat Darurat

Senin, 19 Oktober 2020 | 20:40 WIB
Terus Dirongrong Demonstran, PM Thailand Adakan Rapat Darurat
Demonstrasi di Thailand. (BBC Indonesia)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Lebih jauh, pengunjuk rasa juga membuat tuntutan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni mereformasi monarki yang kuat dan sangat kaya.

Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha [AFP]
Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-o-cha [AFP]

Mereka menginginkan penghapusan undang-undang pencemaran nama baik yang melindungi Raja Maha Vajiralongkorn dari kritik, transparansi keuangan kerajaan yang lebih baik, dan agar raja tidak terlibat dalam politik.

Gerakan tersebut tampaknya mendapatkan daya tarik di seluruh negeri dengan protes yang lebih kecil terjadi pada Minggu dari Phuket di selatan hingga Khon Kaen di timur laut.

Aksi unjuk rasa ini telah mendapatkan momentum sejak Juli, tetapi meningkat tajam pekan lalu setelah sekelompok pengunjuk rasa mengepung iring-iringan mobil kerajaan dan memberikan "salam demokrasi" tiga jari.

Salam tiga jari merupakan gerakan yang dipinjam demonstran Thailand dari film "Hunger Games". Gerakan itu bermakna perlawanan rakyat terhadap kekuasaan tiran.

Prayut telah melakukan berbagai cara untuk meredam demonstrasi besar-besaran dan melindungi kerajaan. Tindakan represif juga telah dilakukan dengan menangkap para aktivis.

Dua aktivis saat ini menghadapi dakwaan di bawah undang-undang yang jarang digunakan yang melarang "kekerasan terhadap ratu" dan menghadapi hukuman maksimum seumur hidup jika terbukti bersalah.

Tindakan negara juga semakin keras terhadap para demonstran. Pada Jumat (16/10/2020), pemerintah Thailand menurunkan polisi anti huru hara.

Mereka menggunakan meriam air dan taktik senjata kuat lainnya untuk memukul mundur pengunjuk rasa. Langkah itu memicu kemarahan yang lebih luas.

Baca Juga: Petisi Terkait Raja Ramai Tanda Tangan, Thailand Blokir Change.org

Prayut memperingatkan pada hari ini, bahwa pemerintah perlu melindungi monarki.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI