Infografis
Suara.com - Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) telah menyiapkan langkah lanjutan terkait penangkapan dan penahanan sejumlah aktivis KAMI yang dituding menyebarkan ujaran kebencian dan melakukan penghasutan terkait demo menolak UU Omnibus Cipta Kerja.
Ketua Komite Eksekutif KAMI, Ahmad Yani, mengatakan penangkapan dan penahanan sejumlah Aktivis KAMI dinilai janggal. Menurutnya, KAMI akan melapor kejanggalan tersebut ke beberapa institusi hingga mengajukan praperadilan.
"Ya tentunya kita ada hal-hal yang kita anggap pelanggaran HAM mungkin institusi untuk melaporkan pelanggaran ke Komnas HAM, ada pelanggaran prosedural ada juga kita melapor ke Kompolnas. Dan mungkin tindakan judicialnya mengajukan praperadilan," kata Yani saat dihubungi Suara.com, Senin (19/10/2020).
Yani menuturkan, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan bahan-bahan untuk persiapan mengajukan praperadilan.
"Sudah dipersiapkan dan sudah kita pikirkan kumpulkan bahan-bahan dan lain sebagainya," ungkapnya.
Lebih lanjut, upaya pelaporan hingga pengajuan praperadilan saat ini tinggal menunggu tanda tangan dari Syahganda Cs. Pasalnya, Yani mengklaim hingga kini mereka masih belum bisa dibesuk.
"Tinggal minta persetujuan dari pak Syahganda. Ini kita belum bisa ketemu ini pak Syahganda Jumhur dan pak Anton," tandasnya.
Tanggapan KAMI
Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) buka suara ihwal delapan petingginya yang ditangkap polisi. Pernyataan itu dimuat dalam keterangan tertulis yang mengatasnamakan Presidium KAMI.
Baca Juga: Pendemo UU Cipta Kerja Disebut Klaster Covid-19, KSPI: Ada yang Janggal
Dalam keterangannya, turut terdapat tanda tangan dari Gatot Nurmantyo, Din Syamsudin dan Rochmat Wahab. Ada tujuh butir pernyataan dari Presidium KAMI menanggapi penangkapan sejunlah petinggi mereka.
