Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti kepada jajaran pemerintahannya agar tidak terburu-buru memberikan informasi soal vaksin Covid-19.
Hal itu diminta Jokowi lantaran tak ingin terjadi salah persepsi di masyarakat seperti keberadaan UU Cipta Kerja yang mendapat penolakan karena kurangnya komunikasi publik.
"Vaksin saya minta kita jangan tergesa-gesa. Karena sangat kompleks menyangkut nanti terjadi persepsi di masyarakat. Kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian kayak undang-undang cipta kerja lagi," ujar Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2020).
Dia pun mengharapkan agar jajarannya mempersiapkan komunikasi yang baik perihal halal dan haram, kualitas, harga dan distribusi vaksin Covid-19. Meski kata Jokowi, tidak harus disampaikan ke publik semuanya.
Baca Juga: Mahfud Sibuk Rapat Omnibus Law, Penyerahan Laporan TGPF Ditunda Rabu Besok
"Saya harapkan betul-betul disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publiknya terutama yang berkaitan dengan halal dan haram, yang berkaitan dengan harga, yang berkaitan dengan kualitas nanti yang berkaitan dengan distribusinya seperti apa. Meskipun tidak semuanya perlu kita sampaikan ke publik harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik," ucap dia.
Kemudian mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyebut titik kritis dari vaksinasi adalah diimplementasi.
"Jangan menganggap mudah implementasi, tidak mudah, prosesnya seperti apa. Siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia harus dijelaskan betul kepada publik," kata Jokowi.
Kepala Negara kembali mengingatkan proses komunikasi publik terkait vaksin harus disiapkan dengan baik agar tidak tidak dihantam isu yang menyebabkan demonstrasi masyarakat. Pasalnya kata Jokowi, saat ini kondisi masyarakat pada posisi yang sulit karena dampak pandemi Covid-19.
"Hati-hati disiapkan betul, siapa yang gratis siapa yang mandiri dijelasin betul harus detail. Ini jangan sampai nanti dihantam oleh isu kemudian dipelintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi karena sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," katanya.
Baca Juga: Pemerintah Temukan 2.020 Hoaks Terkait Pandemi Covid-19
