Embargo PBB Berakhir, AS Tetap Ancam Negara yang Jual Senjata ke Iran

Senin, 19 Oktober 2020 | 12:28 WIB
Embargo PBB Berakhir, AS Tetap Ancam Negara yang Jual Senjata ke Iran
Menteri Luar Negeri AS Mike Richard Pompeo tiba di Gedung Pancasila untuk melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Sabtu (4/8/2018). Pertemuan Menteri Luar Negeri RI-AS itu untuk meningkatkan hubungan mitra strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Sebagai tanggapan, Amerika Serikat secara sepihak memberlakukan kembali sanksi PBB terhadap Teheran bulan lalu melalui proses snapback.

Padahal, Dewan Keamanan PBB sudah mengatakan bahwa Washington tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi karena telah menarik diri dari kesepakatan nuklir pada 2018.

"Tidak peduli siapa Anda, jika Anda melanggar embargo senjata PBB terhadap Iran, Anda berisiko terkena sanksi," kata Pompeo dalam pidatonya pada 21 September.

"Tindakan kami hari ini adalah peringatan yang harus didengar di seluruh dunia," tambahnya.

Ketegangan antara Washington dan Teheran telah meningkat setelah penarikan Presiden Donald Trump dari perjanjian nuklir Iran pada tahun 2018, menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada."

Kesepakatan 2015 mencabut sanksi terhadap Iran yang melumpuhkan ekonominya dan memotong ekspor minyak mereka sekitar setengahnya.

Sebagai imbalan atas keringanan sanksi, Iran menerima batasan pada program nuklirnya sampai masa berlaku berakhir pada 2025.

Menyusul keluarnya Washington dari kesepakatan nuklir, penandatangan pakta lainnya — Prancis, Jerman, Inggris, Rusia, dan China — mencoba mempertahankan kesepakatan tersebut.

Awal tahun ini, serangan AS yang menewaskan komandan militer utama Iran memicu rezim tersebut untuk mengurangi kepatuhan terhadap pakta nuklir internasional.

Baca Juga: Pilu Pamitan Pramugari yang Terkena PHK di Pesawat

Pada bulan Januari, Iran mengatakan tidak akan lagi membatasi kapasitas pengayaan uranium atau penelitian nuklirnya.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI