Infografis
Suara.com - Banyak aspek dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo - Wakil Presiden Maruf Amin yang perlu dibenahi, mulai dari soal crisis management (krisis manajemen) sampai making decision (membuat keputusan).
"Memang saat ini tersandera dengan omnibus law UU Cipta Kerja. Saya lihat ini baik, tapi disaat menyusun perlu melibatkan lembaga terkait, pakar-pakar di bidang masing-masing. Lantaran ini pertama di Indonesia dan 70 UU yang digabung," kata peneliti politik dari lembaga Political and Public Policy Studies Jerry Massie kepada Suara.com, Senin (19/10/2020), dalam refleksi satu tahun pemerintahan Jokowi - Ma'ruf Amien.
Untuk membenahi performa kabinet, menurut saran Jerry, Jokowi harus menegur keras para bawahan yang kinerjanya kurang maksimal dan kalau perlu melakukan reshuffle terhadap mereka yang berkinerja buruk.
Ada sejumlah aspek yang menjadi sorotan Jerry. Di tengah kekhawatiran terhadap pemberlakuan UU Cipta Kerja, menurut Jerry, ada harapan dengan UU turunan omnibus law. "UU ini dibuat untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan legislator," katanya.
Baca Juga: UU Ciptaker, Jokowi Malu Peringkat Kompetitif Indonesia di Bawah Malaysia
Jerry yakin jika Jokowi mendengar keluh kesah kaum marjinal, negara akan sejahtera.
Jerry menilai komunikasi publik Jokowi masih lemah dan perlu diubah. Dia sarankan jangan semua juru bicara ikut bersuara. "Saran saya Mensesneg Pratikno dilibatkan saja sebagai jubir. Saat ini ada banyak yang bicara," katanya. "Jangan bicara bukan tupoksinya."
Komunikasi antar lembaga dan publik, kata dia, perlu diperkuat. Jika perlu, melibatkan pakar komunikasi politik.
Soal pembangunan, menurut pandangan Jerry, sudah baik, tapi saat ini dia sarankan kalau bisa fokus ke penanganan Covid-19 ketimbang infrastruktur. "Baru perkecil berutang pada World Bank," katanya.
Maruf Amin, kata Jerry, juga perlu dilibatkan, terutama sumbangan ide dan pemikiran.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Ditolak Rakyat, Moeldoko: Jokowi Tak Takut Ambil Risiko
Jerry menekankan Jokowi perlu membangun tim yang solid, perlu adanya open bureaucratic system (sistem keterbukaan birokrasi), transparancy system untuk menjadikan good and clean goverment.
Pembangunan infrastruktur yang selama ini dijalankan, menurut Jerry, sudah dilaksanakan dengan baik, mulai dari peningkatan bandara, jembatan, dan jalan.
"Bagi saya periode pertama itu bagus sebetulnya tinggal melanjutkan. Pentingnya focus and commitment (fokus dan komitmen)," katanya.
Jerry juga memaparkan data utang luar negeri Indonesia. Data Bank Indonesia yang dirilis Juli 2020, utang luar negeri Indonesia sudah meningkat tajam dibandingkan periode awal Jokowi yakni sebesar 409,7 miliar dollar AS atau sekitar Rp6.063 triliun (kurs Rp14.800). Jerry menekankan pemerintah perlu menekan utang luar negeri.
Dalam pemberantasan korupsi, kata Jerry, pemerintah harus mendukung KPK dalam memberantas para mafia.
Public policy and goverment policy (kebijakan publik dan kebijakan pemerintah) harus sinkron dan seirama. Jangan tumpah tindih antara pusat dan daerah, katanya.
Menurut Jerry, tim ekonomi Jokowi perlu diperkuat. Menurut Lembaga Survei Indikator pada Februari 2020 atau sebelum virus corona ditemukan di Indonesia, hasilnya, hanya 24 persen responden yang menyebutkan kondisi ekonomi nasional buruk. Pada Mei, angka itu melonjak menjadi 81 persen.
"Kalau tidak maka akan berdampak buruk. Paling utama, mengedepankan kebijaksanaan dan kejujuran dalam bertindak," katanya.
