Infografis
Suara.com - Politisi Ferdinand Hutahaean menegur Wakil Sekretaris Jenderal Majelus Ulama Indonesia (MUI) Tengku Zulkarnain.
Ferdinand meminta agar Tengku Zul tidak memprovokasi masyarakat dengan cuitan soal siapa yang didengar pemerintah saat ini.
Tengku Zul menyentil pemerintah soal UU Omnibus Law yang tidak melibatkan pendapat-pendapat elemen masyarakat, termasuk MUI.
Sebaliknya, Ferdinand menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak menutup telinga atas pendapat-pendapat yang beredar. Ia menyebut bahwa para penolak UU Ominibus Law lah yang belum paham tapi sudah terlanjur banyak bicara.
Baca Juga: Soal Isi UU Ciptaker, Mahfud MD Sebut Sudah Puluhan Kali Rapat Bareng Buruh
"Zul, jangan memprovokasi seperti itu. Jokowi bukan tidak mendengar tapi yang menolak belum paham tapi paling kencang koar-koar," tegur Ferdinand lewat Twitter, Senin (19/10/2020).
Ferdinand mengklaim jika saat ini ada 90 persen masyarakat yang mendukung UU tersebut.
"Zul, survei terbaru 90% mendukung UU ini, maka itu jangan opinikan seolah seisi republik menolak padahal faktanya didukung mayoritas," imbuh Ferdinand.
Sebelumnya, pengurus MUI mengajukan ketidaksetujuan masyarakat soal UU Cipta Kerja ke pemerintah.
Tengku Zul lantas mengatakan bahwa aduan MUI tersebut tak didengar Istana.
Baca Juga: MUI Mau Bikin Fatwa Politik Dinasti Pilkada, Kenapa?
"Soal UU Omnibus Law, MUI secara Lembaga resmi tidak dia dengar. NU tidak dia dengar. Muhammadiyah tidak dia dengar. Mahasiswa tidak dia dengar. Buruh tidak dia dengar. Elemen rakyat dan intelektual tidak didengar. Terus yang dia dengarkan siapa.." tulis Tengku Zul, Minggu (18/10/2020).
Mahfud MD Klaim sudah rapat dengan buruh
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak terburu-buru dalam membahas Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Bahkan ia menyebut pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melakukan rapat dengan kaum buruh hingga puluhan kali untuk membicarakan substansi UU Ciptaker.
Mahfud menjelaskan, kalau UU Ciptaker masuk ke dalam daftar kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Jokowi juga sempat menyampaikannya saat pelantikan di Gedung DPR/MPR pada 20 Oktober tahun lalu.
"Kalau secara umum mau dikatakan buru-buru ya tidak juga karena RUU ini kan sebenarnya sudah jadi kampanye Jokowi sebelum terpilih pada waktu pelantikan sumpah, Presiden juga singgung itu kita akan percepat investasi," kata Mahfud dalam diskusi Karni Ilyas Club melalui YouTube yang dikutip Suara.com, Senin (19/10/2020).
Mahfud lantas mengungkapkan kalau pemerintah juga menggandeng para buruh untuk menerima segala aspirasi. Ia sendiri mengaku sempat menemui dua kelompok serikat buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) serta serikat buruh lainnya.
Kemudian pemerintah juga melakukan rapat hingga 63 kali di kantor Kemnaker. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut mengaku tidak seluruh konsep yang ada di dalam UU Ciptaker disetujui oleh serikat buruh.
"Memang, ya, tidak 100 persen dari setiap konsep disetujui. Tapi bahwa itu ditampung dicari jalan tengah itu sudah dilakukan sebenarnya," ujarnya.
