Suara.com - Fraksi PKS DKI Jakarta mengapresiasi langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam mengatasi pandemi Covid-19 di Ibu Kota.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohammad Arifin menilai Anies melakukan langkah cepat dengan meliburkan sekolah, membatasi aktivitas perkantoran, hiburan dan pusat perbelanjaan untuk menangani penyebaran Covid-19.
Dia juga memuji langkah Anies yang menetapkan PSBB, PSBB Transisi dan menarik rem darurat ketika terjadi kenaikan kasus covid-19 membuat penularan relatif terkendali dan tidak terjadi ledakan kasus serta tes PCR dilakukan secara intens.
"DKI Jakarta juga menjadi provinsi dengan jumlah tes paling tinggi dan jauh melebihi yang ditetapkan WHO," kata Arifin dalam keterangan, Sabtu (17/10/2020).
Baca Juga: Vaksin Covid-19, PKS: Pemerintah Jangan Berbisnis dengan Rakyat
Hal itu disampaikan Arifin menanggapi tiga tahun kepemimpinan Anies Baswedan memimpin Jakarta yang bertepatan pada 15 Oktober. Arifin mengingatkan agar Anies memberikan prioritas pada penuntasan janji kerja yang menyentuh rakyat banyak.
"Pandemi yang menyebabkan penerimaan daerah terpangkas besar dan APBD mengalami penurunan, harus disikapi dengan membuat fokus yang tepat dalam belanja daerah," ujar dia.
Dia juga meminta Anies mempertahankan progam untuk warga kurag mampu di Ibu Kota, seperti KJP Plus, KJS Plus, Health Coverage (UHC), merealisasikan penataan kampung melalui kampung deret, kampung susun, kampung tematik.
Lebih lanjut, Fraksi PKS juga meminta Anies untuk lebih menggesah program Jakpreneur dan menjadikannya sebagi bagian dari pemulihan ekonomi saat pandemi.
UMKM merupakan pelaku ekonomi yang terdampak akibat pandemi. Oleh karena itu, lanjut dia, saat ini menjadi momentum yang tepat untuk menggesah program Jakprenuer sebagai salah satu janji kampanye utama Gubernur yang dulu bernama program OK-OCE.
Baca Juga: Panas! Perihal Kata Bodoh, Ferdinand Hutahaean Tantang Debat Musni Umar
"Demikian pula dengan program ekonomi yang langsung menyentuh rakyat banyak seperti kredit usaha perempuan mandiri, pengendalian harga kebutuhan pokok melalui Kartu Pangan Jakarta untuk meningkatkan daya beli warga tak mampu. Lalu merevitalisasi pasar-pasar tradisional dan Pedagang Kali Lima untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang," tutur Arifin.
Selain itu, Arifin mengingatkan janji kampenye Anies terkait perluasan KJP Plus dengan perluasan penerima manfaat seperti untuk pendidikan madrasah, pesantren, kejar Paket A, B dan C khususnya untuk menampung mereka yang tidak bisa bersekolah.
Disisi yang lain, Arifin mengapresiasi langkah Anies untuk segera melakukan revisi RPJMD mengingat adanya rencana dan target-target yang harus disesuaikan dari rencana sebelumnya yang sudah dibuat akibat pandemi covid-19.
Ia pun meminta agar revisi RPJMD ini memberikan perhatian pada penuntasan janji kampanye yang langsung menyentuh rakyat banyak.
"Untuk program besar seperti infrastruktur, difokuskan pada penanggulangan masalah kronis Jakarta khususnya banjir dimana rakyat kecil yang sering menjadi korbannya dan peningkatan layanan air bersih," katanya.