Infografis
Suara.com - Budayawan Sujiwo Tejo menyarankan lebih baik Indonesia tidak perlu menerima jatah vaksin dari WHO jika hanya untuk 20 persen penduduk saja.
Sujiwo Tejo beranggapan bahwa lebih baik masyarakat tetap senasib dan sepenanggungan menghadapi virus corona dibanding harus berebut mendapat vaksin.
Saran ini ia lontarkan ketika menanggapi sebuah artikel berita bahwa jatah vaksin yang didapat Indonesia dari WHO hanya mencakup 20 persen dari populasi RI.
"Bila berita ini benar bahwa jatah vaksin cuma untuk 20% populasi, mending enggak usah vaksin-vaksinan. Kita hadapi saja corona dengan senasib dan sepenanggungan tanpa vaksin," tulis Sujiwo Tejo dikutip Suara.com dari Twitter-nya, Jumat (16/10/2020).
Baca Juga: Maruf Amin: Vaksin Covid-19 Belum Halal Boleh Digunakan, Tapi...
Ia menyebut sebaiknya masyarakat bersatu mengumpulkan energi untuk bekerja dibanding melawan bangsa sendiri demi vaksin.
"Lebih baik energi kolektif kita gunakan untuk bekerja dan pasrah, daripada terbuang-buang untuk rebutan vaksin dan bangsa makin ambyar," lanjut Sujiwo Tejo.
Indonesia dikabarkan telah mengamankan jatah vaksin virus corona dari WHO sebanyak 213 juta dosis.
Pemerintah sendiri menargetkan 350 juta dosis vaksin untuk penduduk Indonesia.
Sementara itu, WHO menjatah 20 persen vaksin dalam hubungan multilateral melalui COVAX, sebuah kemitraan global yang bertujuan untuk mendukung pengembangan vaksin.
Baca Juga: Mengapa Indonesia Beli Vaksin COVID-19 yang Belum Terbukti Manjur?
BPOM Gandeng MUI ke China
Pemerintah Indonesia terus mengusahakan pengadaan vaksin Covid-19. Kabar terkini menyebut, BPOM bersama MUI bertolak ke China pada Kamis (15/10/2020) untuk menginspeksi Good Manufacture Practice (GMP) ke sarana pembuatan vaksin Covid-19.
“Tim inspektur Badan POM akan melakukan inspeksi CPOB (GMP inspection) ke tiga sarana produksi di Tiongkok, yaitu Sinovac, Sinopharm, dan CanSino. Serangkaian kegiatan inspeksi tersebut bertujuan untuk percepatan akses vaksin yang aman, berkhasiat, dan bermutu,” ujar Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito dalam siaran pers yang diterima suara.com, Jumat (16/10/2020).
Inspeksi ini melibatkan tim Inspektur BPOM dan Kemenkes RI, tim Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, dan PT Biofarm. Inspeksi dilakukan secara berkala untuk melihat terpenuhinya kaidah Cara Uji Klinik yang Baik (CUKB) dan sesuai dengan protokol yang telah disetujui oleh BPOM dan Komite Etik.
Sedangkan perkembangan uji klinik vaksin Sinovac yang dilakukan peneliti Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran (UNPAD) telah memasuki tahap akhir rekrutmen subjek penelitian.
Diharapkan pada Jumat (16/10/2020), 1.620 subjek sudah selesai direkrut. Sementara uji klinik fase III di Bandung yang sudah dimulai sejak tanggal 11 Agustus 2020 itu, terpantu berjalan sesuai dengan rencana dan diharapkan dapat memberi hasil sesuai dengan yang diharapkan.
Sejauh ini, menurut keterangan, tidak ada laporan kejadian efek samping yang serius akibat pemberian vaksin uji Sinovac ini kepada relawan atau subjek.
Berkaitan dengan kesiapan produksi vaksin di Indonesia, BPOM telah menggelar rapat koordinasi persiapan industri farmasi Indonesia terkait ketersediaan vaksin Covid-19 dan terpenuhinya khasiat, keamanan dan mutu vaksin pada Rabu, (14/10/2020) lalu.
