Infografis
Suara.com - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara terhadap Direktur Utama PT CMI Teknologi, Rahardjo Pratjinho dalam kasus korupsi pengadaan proyek di Badan Kemanan Laut atau Bakamla RI tahun 2016. Rahardjo juga dihukum membayar denda sebesar Rp600 juta, subsider enam bulan kurungan penjara.
"Mengadili, menyatakan terdakwa Rahardjo Pratjihno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ketua Majelis Hakim, Muslim dalam pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020).
Majelis hakim membuktikan bahwa Rahardjo telah memperkaya diri dan pihak lain dalam proyek Bakamla. Sehingga, merugikan keuangan negara sebesar Rp 63,8 miliar.
Rahardjo melakukan korupsi bersama dengan Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi selaku staf khusus Kepala Bakamla, Bambang Udoyo (PPK), Leni Marlena selaku Ketua ULP serta Juli Amar Maruf selaku koordinator ULP Bakamla.
Baca Juga: Pengadaan Mobil Dinas Pejabat KPK, Dewas: Intinya Kami Menolak
Majelis hakim juga menjatuhi hukuman tambahan terhadap terpidana Rahardjo dengan membayar uang pengganti senilai Rp15 miliar.
Rahadjo diberi waktu selama satu bulan untuk dapat membayar uang pengganti setelah putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap.
"Jika tidak dibayarkan, harta benda disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan jika harta bendanya tidak cukup untuk menutupi uang pengganti, maka dipidana selama tiga tahun penjara," ucap Muslim.
Pertimbangan majelis hakim, dalam hal memberatkan Rahardjo dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak mengakui perbuatan.
"Untuk meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga," tuturnya.
Baca Juga: Minta Mobil Rp 1 M saat Pandemi, Laode Sebut KPK Era Firli Cs Tak Berempati
Ali Habsyi, hingga kini pun belum diketahui keberadaanya, selama pemanggilan saksi di KPK tak pernah hadir.
Diketahui, Ali Habsyi dalam kasus itu yang memperkenalkan terdakwa Rahardjo untuk mengembangkan teknologi dalam sistem Bakamla Integreted Information System (BIIS). Hingga akhirnya berujung korupsi.
Selain Rahardjo, KPK dalam kasus itu terlebih dahulu telah menjerat Bambang Udoyo (BU) selaku pejabat pembuat komitmen atau PPK Bakamla RI, Leni Marlena (LM) selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan, Juli Amar Maruf (JAM) selaku anggota unit layanan pengadaan.
Untuk Leni Marlena dan Juli Amar Maruf sudah terlebih dahulu divonis dan kini telah menjalani masa hukumannya.
Sedangkan, Bambang Udoyo dalam kasus ini ditangani oleh Polisi Militer TNI AL dikarenakan pada saat menjabat selaku PPK yang bersangkutan adalah anggota TNI AL.
Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, terdakwa Rahardjo divonis melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
