Infografis
Suara.com - Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode M Syarief mengkritik soal adanya penerimaan mobil dinas kepada pimpinan KPK era Firli Bahuri Cs yang nilainya mencapai miliaran.
Dia menganggap Firli Dkk tak pantas meminta mobil dinas baru saat kondisi ekonomi warga Indonesia sedang terpuruk, imbas pandemi Covid-19.
"Pimpinan KPK dan seluruh jajarannya harus berempati pada kondisi bangsa yang orang miskinnya masih mencapai 20 jutaan dan penambahan kemiskinan baru akibat COVID-19," kata Laode saat dihubungi wartawan, Jumat (16/10/2020).
"Sehingga kurang pantas untuk meminta fasilitas negara di saat masyarakat masih prihatin seperti sekarang," imbuhnya.
Saat masih menjabat sebagai pimpinan KPK, Laode mengaku tak pernah ada usulan untuk mengganti mobil dinas untuk pejabat struktural KPK.
"Kami tidak pernah membahas tentang pengadaan mobil dinas buat pimpinan dan pejabat struktural," ucap Laode.
Menurut Laode, meski dalam undang -undang KPK Baru nomor 19 tahun 2019 bahwa adanya pasal mengenai perubahan pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, kata Laode, jangan sampai melunturkan semangat KPK yang telah dibangun dari awal berdiri mengenai independensi dan kesederhanan.
“Walaupun status KPK menjadi ASN, tapi nilai-nilai luhur KPK seperti: independen dan sederhana tidak boleh ditinggalkan," kata dia.
Miliaran
Baca Juga: Firli Cs Minta Mobil Dinas Rp 1 M, Pimpinan Lama 4 Tahun Cuma Naik Innova
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya mengakui adanya anggaran mobil itu yang sudah dibahas oleh Komisi III DPR RI.
