Infografis
Suara.com - Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Unpad, Muradi angkat bicara terkait adannya kelompok penyuka sesama jenis di internal TNI.
Terkait hal itu, dia menyarankan agar TNI untuk lebih terbuka terhadap orientasi seksual prajuritnya.
Muradi mengatakan selama ini TNI bersikap tegas terhadap calon anggotanya terkait orientasi seksual. Bahkan sebelum diterima, mereka harus meneken perjanjian untuk tidak menyimpang dari orientasi seksualnya.
"Jadi ketika mereka ternyata menyimpang, maka kemudian ya mereka harus ada konsekuensi. Bisa dipecat dan sebagainya, karena dianggap apa? Tidak taat pada perjanjian awal," kata Muradi saat dihubungi, Jumat (16/10/2020).
Anggota militer dengan orientasi seksual tidak pada umumnya itu lumrah di beberapa negara. Sebab, mereka lebih terbuka menerima anggota dengan orientasi seksual yang dimilikinya.
Menurut Muradi, tidak ada salahnya apabila TNI mulai mengikuti negara-negara lainnya untuk lebih menerima beragam orientasi seksual seperti LGBT (lesbian, gay, biseksual dan transgender).
"Cuma ke depan, kami bicara ke depan ya boleh ya, ke depan itu TNI harus pertimbangkan soal orientasi kelamin ini. Tidak hanya dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima," ujarnya.
Setidaknya Muradi melihat ada alasan mengapa TNI harus mempertimbangkan itu. Alasan pertama ialah model peperangan saat ini yang sudah tidak lagi konvesional bahkan sudah masuk ke dunia siber.
Sehingga orientasi seksual berbeda tidak bisa menghalangi kemampuan seseorang yang mungkin tidak dimiliki oleh seseorang dengan orientasi seksual normal.
Baca Juga: 4 Fakta Cinta Terlarang Prajurit TNI Homoseksual Praka P dan Pratu M
"Nah itu butuh keahlian khusus dan biasanya orang normal belum tentu punya keahlian khusus," ungkapnya.
